RakyatJabarNews.com, Bekasi– Kasus penghentian pelayanan publik yang terjadi di Kota Bekasi sudah sampai ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut recana, pejabat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan memberikan keterangan pres soal itu siang ini.
“Kementerian Dalam Negeri bsk siang [hari ini, Rabu 1 Agustus] direncanakan akan menyelenggarakan Konferensi Pers terkait tanggapan Kemendagri terkait informasi penghentian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi.”
Kisruh di internal Pemkot Bekasi antara Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan mantan Sekda Pemkot Bekasi Rayendra Sukarmaji menjadi pemberitaan utama sejumlah media dalam 24 jam terakhir.
Ombudsman RI bahkan menganggap persoalan ini sangat serius karena merembet ke persoalan mogok yang dilakukan ASN saat memberikan pelayanan publik di seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Bekasi, pada Jumat (27/7/2018) lalu.
Uniknya, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Bekasi bersepakat mendukung mantan Sekda Rayendra Sukarmadji atas polemik yang terjadi antara dia dan Pj Wali Kota Bekasi. Kabag Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiah mengatakan seluruh Kepala OPD di hadapan awak media menunjukkan solidaritas terhadap Rayendra.
Sementara itu, Rayendra diketahui balik melaporkan Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah ke Pj Gubernur Jawa Barat. Mantan Sekda mengirim surat ke Pj Gubernur Jabar dan memberi tahu terkait situasi terkini di Kota Bekasi. Laporan Rayendra salah satunya terkait dengan pelaporan dirinya ke Bareskrim oleh Ruddy Gandakusumah dan bagaimana cara komunikasi Pj Wali Kota yang dianggap kurang bisa merangkul pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi.(izi/RJN)
