RJN, Bekasi – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 dengan tema “Peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian melalui pembangunan industri kreatif” digelar di Aula Nonon Sonthanie, Senin (29/3/2021).
Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) dilaksanakan secara secara online yang diikuti Kecamatan se-Kota Bekasi dan secara Offline dengan peserta terbatas.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membuka Musrenbang yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi Chairruman, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Perwakilan dari Kapolres Metro Bekasi Kota dan Perwakilan dari Dandim 0507 Bekasi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, esensi pelaksanaan Musrenbang yakni penganggaran dan program kerja.
“Karena proses penganggaran itu, objeknya di SKPD karena dia pengguna anggaran harus dilakukan kebutuhan program kerja secara prioritas,” ujar Rahmat Effendi.
Menurutnya, tema Musrenbang 2022 memasuki pembangunan industri kreatif maka harus diselaraskan dengan program tersebut.
“Perhatikan urgensi dari setiap program yang disusun dan selaraskan dengan tema pembangunan 2022 yakni pembangunan industri kreatif,” jelas Rahmat Effendi.
Wali Kota menyebutkan terkait penanganan banjir, Pemkot Bekasi akan melakukan normalisasi aliran Kali Cakung, Bekasi Barat.
Apalagi kondisi lahan yang ada di Kota Bekasi, saat ini sudah berubah menjadi kawasan pemukiman atau perumahan. Sehingga perlu kerja ekstra dan pengendalian ruang yang tersisa itu.
“Kerja kita ada tiga sebenarnya yakni pemanfaatan ruang, penggunaan ruang dan pengendalian ruang lahan yang ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman mengatakan agar Pemkot Bekasi ke depan jangan mengabaikan program khusus yakni masalah banjir.
“DPRD mendorong Pemkot Bekasi mampu mengoptimalkan Perda yang telah disusun, yakni Perda tentang sistem drainase, Perda penanggulangan banjir dan Perda pengelolaan sampah,” ujar Choiruman.
Ia juga mendorong, Pemkot Bekasi memiliki inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaran kota cerdas.
“Diantaranya menumbuhkan fungsi kelurahan. Pembangunan UMKM, perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat. Tentu ini didukung dengan anggaran memadai,” kata Choiruman.
(ziz)
