Wali Murid Keluhkan Pungutan Tambahan dari Sekolah

oleh -

RakyatJabarNews.com, Cirebon – Semenjak pengalihan wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Provisi Jawa Barat, para siswa terkesan dijadikan “sapi perahan” oleh pihak sekolah. Hal tersebut terlihat dengan adanya pembiayaan yang ditetapkan oleh pihak sekolah sehingga memberatkan wali murid, dan inilah yang terjadi di Sekolah Menengah Atas wilayah Cirebon Timur.

Pemerhati pendidikan Cirebon timur, Deden Iskandar mengatakan, beralihnya kewenangan ke tingkat provinsi dan ‘berlindung’ dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2017, maka pihak sekolah terkesan seenaknya melakukan penentuan pembiayaan pada anak didiknya.

“Pengalihan kewenangan ke tingkat provinsi sangat memberatkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu, saat penerimaan siswa baru beberapa waktu lalu tidak sedikit timbul persolan. Sehingga harus dikaji ulang dan bila perlu dikembalikan lagi kewenangan pada daerah,” kata Deden saat ditemui oleh awak media di kediamannya di daerah Kanci, Selasa (7/11).

Deden menambahkan, berbagai dugaan pungutan pun terjadi di hampir semua SMA dan SMK di Cirebon Timur. Bahkan saat musyawarah bersama komite dan pihak sekolah ada orang tua siswa yang ngotot untuk meminta rincian anggaran opersional sekolah yang dibebankan pada para siswa. Namun pihak sekolah tak bersedia memberikannya.

“Seharusnya pihak sekolah terbuka dalam penerimaan anggaran maupun pengalokasiannya agar orang tua siswa benar-benar memahami kekurangan pihak sekolah. Selama ini yang terjadi dalam musyawarah, orang tua hanya diberi pemaparan mengenai anggaran yang dibebankan. Akan tetapi selebaran rincian tak diberikan sehingga ada celah dari pihak sekolah untuk bermain anggaran,” tuturnya.

Menurut Deden, rincian anggaran untuk para orang tua sangat diperlukan guna evaluasi bersama. Pemaparan dari pihak sekolah saat musyawarah dengan orang tua siswa tentunya kurang baik. Sebaiknya para orang tua siswa diberi perincian anggaran. Tentunya saya sangat prihatin dengan adanya dugaan pungutan yang mencapai jutaan rupiah, Sekolah tentukan biaya.

Sedangkan menurut siswa yang enggan namanya dikorankan, Sekolah meminta sumbangan dengan menawarkan mulai dari Rp 250.000 sampai Rp 750.000 dengan semampunya.

“Sekarang pihak sekolah menyodorkan angka sumbangan mulai Rp 250 ribu sampai Rp 750 ribu katanya sih semampunya,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi Kepada salah satu SMA Negeri di Lemahabang melalui Roup Kepala Tata Usaha Sekolah mengatakan tidak bisa memberikan komentar dan silahkan ke Humas Sekolah saja. Namun pada saat yang sama, Humas terkesan sibuk bahkan menghindar pada saat awak media berusaha tiga hari berturut-turut untuk klarifikasi, baik pagi maupun siang Humas Sekolah tidak ada di tempat. Bahkan Kepala Sekolah yang baru pulang berhaji terkesan jarang di Sekolah karena sering bolak-balik ke Dinas Pendidikan Provinsi.

“Humas gak ada mas dan Kepala Sekolah sedang ke Bandung,” ungkap salah seorang guru yang ditemui di lobby Sekolah.

Sedangkan menurut Orang Tua murid yang menyekolahkan anaknya di SMA Negeri Karangwareng yang tidak mau disebutkan namanya mengeluhkan jika sekarang ada kewajiban membayar SPP tiap bulan sebesar Rp 150 ribu, dan diterapkan dari awal bulan naik kelas untuk membayar tiga macam peruntukan dan diantarnya untuk membayar honor dari guru honorer yang dirapatkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2017.

Padahal, pada saat kenaikan kelas sudah diminta sumbangan Rp 750 ribu untuk uang gedung. Bahkan pada saat pendaftaran di pungut uang sebesar Rp 1.450.000 untuk pakaian Sekolah.

“Saya merasa SPP ini sangat memberatkan, untuk bayar listrik aja susah. Kami diundang rapat pada minggu Kemarin dan hasil rapat diketahui jika siswa punya tunggakan utang selama 4 bulan dengan alasan untuk gaji honor guru jika ditotal SPP yang kami bayar pertahunnya Rp 1.800.000. Padahal waktu kenaikan kelas kami diminta lagi sumbangan Rp 750.000 uang gedung, bahkan pada saat daftar kami bayar Rp 1.450.000 untuk bayar pakaian Sekolah, kami orang sekarang bingung harus bagaimana, khawatir Putus sekolah,” keluhnya.

Hal senada juga diungkapkan aktivis Cirebon Timur, Agus Saefuddin. Dirinya prihatin dengan adanya keluhan dari para orang tua mengenai pembiayaan yang ditetapkan pihak sekolah dengan nilai bervariatif, mulai Rp 1.300.000 hingga Rp 1.900.000.

“Meski para orang tua tak ada yang berbicara langsung pada pihak sekolah, tentunya sangat memberatkan. Maka, perlu adanya tindakan tegas dari pihak terkait. Khusunya dinas pendidikan provinsi,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah V, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Hj. Dewi Nurhulaela menjelaskan bahwa sekolah tidak boleh melakukan penggalanan dana sekolah, dengan menentukan nominalnya bagi para siswa di sekolah.

“Memang dengan anggaran dari pusat dan daerah untuk sekolah masih belum memadai, akan tetapi tidak boleh sekolah atau komite menentukan anggaran. Jadi sifatnya sumbangan dengan nominalnya seikhlasnya atau tidak boleh ditentukan, bahkan khusus untuk siswa miskin harus bebas dari pembiayaan apapun,” jelasnya.

Sedangkan saat meminta konfirmasi Kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia Muhdjir Efendi melalui pesan singkat menjelaskan bahwa Dana Partisifasi dari masyarakat diperbolehkan asal sumbernya halal dan sesuai yang sudah diatur, khususnya dalam Permendikbud No 75 tahun 2017 tentang komite sekolah.

“Semuanya boleh asal halal dan sesuai yang sudah diatur, khususnya dalam Permendikbud No 75 tahun 2017 tentang komite sekolah,” pungkasnya.(Juf/RJN)

Berita Rekomendasi

Comment