RJN, Nasional – Indonesia kembali mengejutkan dunia melalui BPJS Kesehatan, yang meraih 9 penghargaan dari asosiasi jaminan sosial internasional, International Social Security Association (ISSA).
“Raihan penghargaan ini memacu kami BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih keras menjaga program JKN-KIS tetap sustain bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (2/10/2018).
ISSA merupakan asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia. BPJS Kesehatan menjadi satu-satunya peraih 9 penghargaan pada acara yang dihadiri lebih dari 40 negara di kawasan Asia Pasifik. Penghargaan yang diberi nama ISSA Good Practice Award ini diberikan tiga tahun sekali untuk masing-masing kawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia masuk kawasan Asia Pasifik. Tiga negara lain masing-masing hanya meraih 2 penghargaan (Malaysia) dan 1 penghargaan (Iran dan China).
“Di usia emas BPJS Kesehatan ini, kami harapkan institusi akan lebih memberikan prestasi yang lebih baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” ujar Fachmi Idris di sela-sela penghargaan.
Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden ISSA, Prof. Dr. Breuer Joachim kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pada acara International Social Security Association Regional Forum tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan di Kuala Lumpur.
9 penghargaan yang diberikan ISSA kepada BPJS Kesehatan tersebut diberikan berkat inovasi yang dilaksanakan dan terus disempurnakan dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Penghargaan itu mencakup aspek kepesertaan, iuran, sistem informasi hingga mekanisme mengefektifkan pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
Bahkan 3 penghargaan di antaranya memperoleh Penghargaan Istimewa (ISSA menyebutnya dengan istilah Special Mention) yakni implementasi Manajemen Risiko sesuai panduan ISSA, optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui Program Kader JKN, dan Aplikasi Mobile JKN.
Rangkaian kegiatan ISSA Regional Forum tingkat Asia Pasifik diawali dengan seminar Internasional bertemakan “Global Challenge for Sosial Security Asia & Pasific” bekerja sama dengan Perkeso Malaysia (Pertubuhan Keselamatan Sosial). Forum dibuka langsung oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail, didampingi oleh Sekretaris Jenderal ISSA Hans Horst Konklewsky, dan pimpinan Perkeso M Azman bin Aziz Mohammed.
“Sosial security is not a cost, it is an investment,” ujar Pimpinan Perkeso Malaysia M Azman bin Aziz Mohammed.
Senada dengan Pimpinan Perkeso Malaysia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan negara-negara Asia Pasifik yang saat ini mayoritas merupakan negara berkembang, harus mulai membangun sistem jaminan sosial yang merupakan salah satu instrumen investasi bangsa, khususnya investasi bidang kesehatan.
“Jika negara sudah berinvestasi kesehatan untuk rakyatnya, produktivitas negara otomatis akan meningkat. Efek dari Program JKN-KIS yang belum berusia 5 tahun di Indonesia nyatanya memang sudah memiliki dampak perekonomian pada masyarakat, termasuk angka harapan hidup,” papar Fachmi.
ISSA sebagai asosiasi internasional jaminan sosial menyelenggarakan ISSA Good Practice Award setiap tiga tahun sekali di setiap wilayah regionalnya yang terbagi atas beberapa benua. Indonesia menjadi bagian dari regional Asia dan Pasifik. Hasil ISSA Good Practice Award Regional Asia dan Pasifik tahun 2018 ini cukup menggembirakan bagi negara Indonesia, khususnya bagi BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga yang mengolola Jaminan Sosial yang mengikuti kompetisi tersebut, karena telah mengukir prestasi luar biasa dengan dianugerahi Certificates of Merit With Spesial Mention dan Certificates of Merit untuk 9 kategori dari 10 yang dikirim BPJS Kesehatan untuk dikompetisikan.
Dalam konteks ISSA, Good Practice didefinisikan sebagai sebuah pengalaman, aktivitas, pengukuran, proses, program, proyek, atau teknologi yang diimplementasikan oleh organisasi jaminan sosial dengan tujuan perbaikan kapasitas administratif dan operasional, dan/atau efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. (rls/RJN)
