RJN, Kuningan – Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan Kementerian Sosial RI untuk menekan angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Kuningan, kini telah menyasar sebanyak 43.098 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini cukup membantu warga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya dalam hal pelayanan sosial dasar.
“Langkah ini sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Sekaligus sebagai salah satu upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini,” kata Koordinator PKH Kuningan, Ir Endi Suhendi saat memberikan keterangan persnya, Selasa (8/10).
Menurutnya, adanya program ini bertujuan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar. Misalnya saja di bidang kesehatan, bidang pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.
“Dengan kata lain, Keluarga Penerima Manfaat diharapkan akan tidak terbebani dengan pengeluaran untuk memperoleh akses pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Sehingga kedepan secara bertahap kehidupan atau tingka kesejahteraan masyarakat ini akan semakin baik,” harapnya.
Sementara Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH menuturkan, PKH di Kabupaten Kuningan telah dimulai sejak tahun 2007, dan hingga kini masih berjalan dengan jumlah kepesertaan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun ini, jumlah keseluruhan peserta PKH sudah mencapai 43.098 KPM.
“Bahkan di tahun ini telah mencapai keberhasilan mengraduasi mandiri sejahtera sebanyak 643 KPM. Seyogyanya Keluarga Penerima Manfaat tidak terus-terusan merasa bangga akan menerima bantuan PKH, karena bagi KPM sendiri harus ada sebuah keyakinan bahwa pada suatu saat kesejahteraannya akan semakin membaik,” terangnya.
Jika hal itu menjadi kenyataan, lanjutnya, maka tentu dapat dijadikan sebagai contoh bagi keluarga lain sehingga menjadi indikator utama keberhasilan PKH di Kabupaten Kuningan. Tentunya hal ini bukan tugas yang mudah, mengingat kondisi kemiskinan masyarakat tidak hanya meliputi kemiskinan struktural namun juga mengalami kemiskinan kultural/kemiskinan mental.
“Pada hakikatnya pelaksanaan PKH bersifat komplementaritas yang berarti kesuksesannya sangat bergantung kepada keterlibatan semua pihak. Saya menghimbau kepada seluruh peserta sebagai bagian dari pengemban amanah keberhasilan program PKH ini untuk bersungguh-sungguh berkontribusi dengan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga terkait pelaksanaan PKH di lapangan meski tidak ada imbalan yang diperoleh untuk itu,” ungkapnya.
Dirinya berharap, agar para SDM PKH di Kabupaten Kuningan dapat memberikan pelayanan dan pendampingan secara tuntas. Tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dijalani, termasuk memberikan strategi-strategi jitu bagaimana pelaksanaan PKH kedepan dapat berhasil.
(dri/rjn)
