RakyatJabarNews.com, Cirebon – Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat berlangsung di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3).
Sebanyak 3.000 sertifikat yang diserahkan langsung oleh Presiden terdiri atas 1.450 dari Kabupaten Cirebon, 50 dari Kota Cirebon, dan 500 dari masing-masing Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Adapun sisa 6.810 sertifikat akan dibagikan kepada masyarakat penerima oleh Kantor Pertanahan kabupaten/kota masing-masing satu minggu setelah acara ini berlangsung.
“Setiap saya ke daerah keluhannya selalu sengketa lahan, sengketa tanah. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dengan BUMN, dengan tetangga, atau antara bapak sama anak,” terang Presiden Jokowi.
Presiden menilai sertifikat hak atas tanah ini harus segera diserahkan kepada masyarakat. Setiap tahun, Presiden menambahkan, hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang diserahkan.
“Makanya saya minta Bapak Menteri yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tahun lalu saya minta 5 juta sertifikat harus terbit. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan masyarakat yang menerima sertifikat supaya menjaga sertifikatnya dengan baik.
“Sertifikatnya dibungkus plastik. Supaya kalau rumahnya bocor tidak rusak. Kemudian difotokopi,” sambung Presiden.
Selain itu, Presiden juga berharap masyarakat menghitung dulu jika sertifikatnya nanti akan diagunkan ke Bank.
“Jangan dipaksakan. Dihitung, dikalkulasi betul,” katanya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.(Juf/RJN)
