JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,29 triliun hingga 30 Juni 2026 atau 41 persen dari target APBD sebesar Rp71,45 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu Rp74,28 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kinerja APBD hingga Triwulan II 2026 menjadi penopang pembangunan dan pelayanan publik di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Pemprov DKI juga terus mempercepat realisasi belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Selain pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan daerah telah terealisasi Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu anggaran.
Hingga akhir Triwulan II 2026, sebanyak 118.161 paket pengadaan telah diselesaikan. Pemprov DKI terus mempercepat penyelesaian paket yang masih berproses agar pembangunan berjalan sesuai target.
Di sisi ekonomi, Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,59 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan I 2026. Pertumbuhan tersebut didorong konsumsi masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta sektor perdagangan, jasa keuangan, dan industri pengolahan.
Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 berada di level 144,4, sedangkan penjualan riil tumbuh 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mobilitas masyarakat juga meningkat, dengan jumlah pengguna transportasi umum mencapai 230,8 juta penumpang pada Triwulan II 2026 atau naik 9,70 persen secara tahunan.
Menurut Pramono, pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan layanan transportasi publik, pengendalian harga, dan berbagai program penggerak ekonomi.
Pemprov DKI juga mencatat inflasi Jakarta pada Juni 2026 sebesar 2,78 persen secara tahunan, masih berada dalam rentang sasaran nasional dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.
Di bidang investasi, Jakarta tetap menjadi tujuan investasi terbesar di Indonesia. Realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun atau tumbuh 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi 17,20 persen terhadap total investasi nasional.
Selain itu, Pemprov DKI terus mempercepat pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur berkelanjutan.
Dalam sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Jakarta pada Februari 2026 turun menjadi 6,03 persen. Penurunan tersebut didukung berbagai program seperti padat karya, pelatihan kerja, magang bagi lulusan SMA dan sederajat, serta layanan Mobile Training Unit.
Pramono menambahkan, Pemprov DKI juga melanjutkan program penyiapan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, dan sejumlah negara lainnya.
“Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga,” ujar Pramono.
(*?
