Pemerintah Akomodir Aspirasi Aparatur Negara terkait Cuti dan Pemberhentian PNS Pada PP No. 17/2020

Avatar photo

- Redaksi

Selasa, 28 Juli 2020 - 23:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RJN, Jakarta– Pemerintah mengakomodir usulan dan masukan pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda) terkait cuti dan pemberhentian PNS yang selama ini terkadang sulit untuk diimplementasikan, terutama di pemda. Untuk itu, pemerintah membuat desain baru terkait cuti dan pemberhentian PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemberian cuti bagi PNS diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN No. 24/2017, sementara pemberhentian PNS diatur dalam Perka BKN No. 3/2020. Yang mana kedua hal ini diatur pula dalam PP No. 17/2020.

Ia menjelaskan pada prinsipnya cuti PNS ada tujuh jenis, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Di dalam PP No. 17/2020 ada beberapa perubahan terkait cuti tahunan, cuti sakit, dan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

ADVERTISEMENT

ads"/ https://rakyatjabarnews.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240720-WA0020.jpg

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada PP No. 17/2020 disebutkan bahwa PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan. Di aturan sebelumnya (PP No. 11/2017), guru dan dosen tidak mendapatkan jatah cuti tahunan.

Selanjutnya terkait ketentuan cuti sakit. Pada aturan sebelumnya dikatakan bahwa PNS berhak mendapat cuti sakit apabila PNS yang bersangkutan sakit lebih dari satu sampai dengan 14 hari. Namun, di PP No. 17/2020 dipertegas bahwa PNS yang mengalami sakit hanya satu hari bisa mengajukan cuti sakit.

Baca Juga :  Survei Indikator: Pemerintah Masih Kurang Sosialisi UU PDP

Permohonan cuti sakit harus dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

“Ini mengakomodir PNS yang ingin melakukan pengobatan ke luar negeri. Sebelumnya PNS yang cuti sakit lebih dari 14 hari harus melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah,” jelas Haryomo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara virtual beberapa waktu lalu.

Untuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dilaksanakan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK. Namun dalam keadaan yang diperlukan, PPK dapat memberikan kuasa pada pejabat lain di lingkungannya.

Haryomo menuturkan bahwa sebelumnya permohonan cuti yang akan dilaksanakan di luar negeri tersebut hanya bisa diberikan oleh PPK. Namun kemudian hal ini menjadi permasalahan di instansi pusat dan daerah karena kerap kali PPK tidak sempat untuk menandatangani permohonan cuti pegawai dikarenakan keterbatasan waktu dari PPK. “Maka di PP yang baru ini bisa dikuasakan. Kalau misalnya gubernurnya tidak sempat menandatangani, maka bisa didelegasikan ke wakil gubernur atau sekda,” tutur pria kelahiran Surakarta tersebut.

Baca Juga :  Kendala Biaya, Korban Wanita Terseret di Cibitung Terpaksa Pulang Kerumah

Pada kesempatan tersebut, Haryomo juga menekankan bahwa cuti merupakan hak setiap PNS. Jadi tidak boleh tidak diberikan, kecuali cuti di luar tanggungan negara. “Ketika Bapak/Ibu memiliki staf yang ingin mengajukan cuti, maka Bapak/Ibu tidak berwenang untuk menolak. Bapak/Ibu hanya diberikan hak untuk menunda,” imbuh Haryomo.

Terkait dengan perubahan mengenai pemberhentian PNS, terdapat tiga pokok perubahan yang diatur dalam PP No. 17/2020. Pertama, pemberhentian PNS tidak dengan hormat dilakukan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Frasa ‘pidana umum’ pada PP No. 11/2017 dihilangkan.

Kedua, PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. PNS yang melanggar kewajiban tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Di aturan sebelumnya, PNS yang tidak mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat.

Terakhir, bagi PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dilakukan pemberhentian sementara yang berlaku sejak PNS ditahan. “Pemberhentian sementaranya bukan pada saat akhir bulan sejak ditahan, tetapi sejak yang bersangkutan ditahan itu langsung diberhentikan sementara,” pungkas Haryomo.

(rls/rjn)

Berita Terkait

Semarak Muharram 1446H Karyawan XL Axiata Santuni Anak Yatim di 15 Kota
Makin Peduli Penyandang Disabilitas XL Axiata Gelar Pelatihan Kompetensi Digital dan Program Siap Kerja
Disdukcapil Kabupaten Bekasi: Tidak Semua Warga Melek Teknologi, Botram Solusi Efektif Layani Masyarakat
Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Perkerasan Jalan Tol Ruas Jakarta-Tangerang
Pemkab Bekasi Serahkan Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi Pada Pemkot Bekasi
Peduli ODGJ, Pj. Wali Kota Bekasi Beri Bantuan Sembako dan Pemeriksaan dan OBat-Obatan Gratis
Tingkatkan Kenyamanan Pengunjung, PT JMRB dan PT PGNMAS Bangun Executive Lounge di Rest Area Travoy KM 88
Capai Progress 44%, PT JMRB Siap Hadirkan Ruang Komersial dan Ruang Terbuka Hijau
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 10:55 WIB

Semarak Muharram 1446H Karyawan XL Axiata Santuni Anak Yatim di 15 Kota

Selasa, 23 Juli 2024 - 17:49 WIB

Makin Peduli Penyandang Disabilitas XL Axiata Gelar Pelatihan Kompetensi Digital dan Program Siap Kerja

Minggu, 21 Juli 2024 - 11:22 WIB

Disdukcapil Kabupaten Bekasi: Tidak Semua Warga Melek Teknologi, Botram Solusi Efektif Layani Masyarakat

Sabtu, 20 Juli 2024 - 20:59 WIB

Jasa Marga Lanjutkan Pemeliharaan Perkerasan Jalan Tol Ruas Jakarta-Tangerang

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:32 WIB

Pemkab Bekasi Serahkan Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi Pada Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Polres Metro Bekasi menyita barang bukti.

Bekasi

Pria Asal Setu Dibunuh, Gara-gara Pinjol !

Selasa, 23 Jul 2024 - 12:20 WIB