Wildan menyebut bahwa Disparbud mengklaim memiliki 70 potensi wisata di Kota Bekasi, namun banyak pelaku wisata mengeluhkan minimnya anggaran yang diterima.
“Komisi IV akan terus melakukan evaluasi dan mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian serta anggaran yang memadai,” ujar politisi PKB tersebut.
Sebagai contoh, Kampung Kranggan dan Kampung Bali di Bekasi Utara memiliki potensi wisata budaya khas Bekasi, tetapi masih terkendala keterbatasan anggaran. “Pariwisata berbasis lokal harus dikembangkan secara menarik dan didukung anggaran yang cukup agar dapat meningkatkan budaya dan ekonomi masyarakat,” tambah Wildan.
Wildan juga mengingatkan adanya 30 cagar budaya berbasis keagamaan yang kondisinya memprihatinkan, seperti makam pahlawan Haji Djole yang sering terendam banjir saat musim hujan. Kondisi ini menjadi evaluasi serius agar pemerintah daerah lebih agresif memfasilitasi anggaran perbaikan.
“Kondisi akses menuju lokasi wisata religi yang tergenang banjir tentu tidak nyaman bagi wisatawan. Hal ini harus segera menjadi perhatian,” tuturnya.
Disparbud mengeluhkan anggaran yang sangat terbatas, yakni sekitar Rp85 juta per tahun, dengan dana proyek sekitar Rp25 juta, yang dinilai belum cukup untuk mengatasi permasalahan sektor pariwisata dan budaya.
“Saya melihat kondisi ini sangat miris. Disparbud adalah garda terdepan dalam mengembangkan potensi wisata dan budaya Kota Bekasi,” pungkas Wildan.
Ke depan, Wildan berharap Disparbud dapat bekerja lebih agresif dan pemerintah daerah terus memberikan perhatian serius, terutama terkait pengembangan dan evaluasi cagar budaya di Kota Bekasi. (adv)
Halaman : 1 2
