Komisi III: Pelanggaran PPDB SMA Nyata Terjadi

  • Whatsapp
Komisi III DPRD Kota Cirebon menemukan sejumlah pelanggaran baik yang dilakukan oleh sekolah maupun Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat. Pelanggaran itu ada dan nyata terjadi, dengan bukti valid yang sudah dipegang.

RJN, Cirebon – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Tahun Ajaran 2020/2021 sudah berakhir. Dengan demikian tidak ada lagi SMA/SMK di Kota Cirebon yang menerima siswa secara offline.

Namun demikian, Komisi III DPRD Kota Cirebon menemukan sejumlah pelanggaran baik yang dilakukan oleh sekolah maupun Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat. Pelanggaran itu ada dan nyata terjadi, dengan bukti valid yang sudah dipegang.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III Tresnawaty mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB SMA/SMK. Hasilnya ada dua hal pelanggaran yang ditemukan. Yang pertama kejanggalan masalah sistem zonasi.

Jarak dari sekolah terutama SMA 1, 2 dan 6, rumah calon siswa sangat dekat, hitungan ratusan meter saja. Tetapi tidak terdeteksi sebagai warga Kota Cirebon. Tresna tidak asal tuduh, tapi data yang dia pegang sudah dikonfirmasi oleh Disdukcapil Kota Cirebon.

“Ternyata siswa yang masuk SMA dalam tanda kutip favorit tersebut, bukan merupakan warga Kota Cirebon. Melainkan luar kota, yang jaraknya sangat jauh dari sekolah yang ditujunya,” ujar Tresna didampingi semua Anggota Komisi III seusai rapat paripurna, Senin (13/7).

Dibeberkannya, indikasi pelanggaran sistem zonasi untuk SMA 1 berjumlah 25 siswa, SMA 2 34 siswa dan SMA 3 24 siswa, SMA 6 24 siswa. Mayoritas mereka bukan warga Kota Cirebon, sebagian ada yang ikut masuk di Kartu Keluarga (KK) sebagai famili lain yang beralamat dekat dengan sekolah tujuan.

Padahal, kata dia, ada aturan tegas dalam PPDB. Diisyaratkan memiliki KK minimal satu tahun dari pendaftaran PPDB. Bahkan ditemukan ada siswa yang mendaftar dengan menggunakan KK yang baru dibuat pada Bulan Mei 2020 ini, dan bisa masuk.

“Jadi sistem zonasi ini jelas terjadi pelanggaran. Pelanggaran ini sangat merugikan calon siswa yang asli berdomisili di Kota Cirebon. Karena dengan demikian mereka menjadi tersisih atau tidak diterima di SMA tersebut,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Pelanggaran kedua, lanjutnya, dengan berakhirnya PPDB SMA/SMA seharusnya tidak ada lagi penerimaan siswa baru. Sekolah tidak boleh lagi membuka pendaftaran offline atau cara ilegal lainnya. Karena bila ini dilakukan, maka yang dirugikan adalah sekolah swasta.

“Iya sekolah swasta menjadi semakin terpuruk, dengan minimnya siswa yang mendaftar,” tegasnya.

Sementara anggota dewan lainnya Fitrah Malik menambahkan, pihaknya mendapatkan tiga SMA yang masih membuka pendaftaran setelah berakhirnya masa PPDB, yaitu SMA 5, 8 dan 9. Karena ketiga SMA ini tidak memenuhi kuota atau terjadi kekosongan kursi yang cukup signifikan.

“Secara peraturan perundang-undangan, jelas sekali ini sudah terjadi pelanggaran serius. Berarti sekolah maupun KCD tidak mempunyai komitmen terhadap dunia pendidikan,” ucapnya.

Fitrah mengaku, pihaknya tidak mempunyai kewenangan guna menegur langsung KCD. Pasalnya, KCD merupakan bagian instansi dari Disdik Jawa Barat. Namun, karena ini terjadinya di Kota Cirebon, maka upaya lain sudah dilakukannya.

Upaya itu, lanjut Fitrah, melaporkan temuan dari investigasi ini kepada Pimpinan DPRD. Guna ditindaklanjuti ke provinsi bahkan ke Kemendikbud. Agar pelanggaran ini tidak terulang di tahun berikutnya. Kemudian harus ada teguran maupun sanksi kepada sekolah maupun KCD.

“Tapi untuk siswa yang sudah masuk, kami tidak akan mengungkitnya. Biarlah, karena ini bukan kesalahan mereka,” ungkapnya.

Minggu lalu, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan KCD. Guna membahas permasalahan PPDB SMA/SMK. Tapi keterangan dari pihak KCD sangat tidak memuaskan. Pertanyaan Anggota Komisi III tidak ada yang dijawab secara jelas.

Karena itu, diputuskan untuk mendatangi Disdukcapil, guna mengkonfrontir data yang ada. Disana terlihat jelas, alamat calon siswa, jarak dengan sekolah dan kapan terakhir KK dibuat untuk diperbaharui. Artinya KK numpang ke famili atau warga yang dekat dengan sekolah.

“Kami sepakat ada pelanggaran, atau ada kejahatan yang serius. Mencederai komitmen di dunia pendidikan secara umum. Disamping itu kerugian bagi calon siswa asli asal Kota Cirebon yang tersisih karena cara demikian,” cetusnya.

Dicontohkannya, ada siswa asal dari Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Diterima di sebuah SMA terbilang favorit, dengan jarak hanya 300 meter dari sekolah itu.

Ternyata di Disdukcapil, nama maupun KK dari siswa tersebut tidak ada dalam data sebagai warga Kota Cirebon.

Kemudian, adanya data perpindahan dadakan guna masuk ke SMA 2. Padahal, tertanggal di KK nya belum memenuhi persyaratan untuk dipakai masuk SMA. Ada yang baru lima bulan dibuat, tapi bisa diterima

“Ini yang akan kita dorong untuk dilaporkan ke pihak provinsi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD M Handarujati Kalamullah mengaku sudah menerima pemberitahuan dari Komisi III, terkait sejumlah pelanggaran PPDB. Ini sebagai bentuk pengawasan lembaga legislatif melalui komisi III yang membidangi pendidikan.

“Segera kita akan menyampaikan atau berkirim surat kepada Disdik Jabar, Gubernur Jabar, komisi yang membidangi pendidikan di DPRD Jabar dan langsung ke Kemendikbud,” katanya.

Dihubungi terpisah, Wakasek Bidang Kesiswaan SMA 9, Abdul Wahab mengatakan, pihaknya hanya menjalankan instruksi dari kepala sekolah dan arahan dari KCD. Diakuinya, SMA 9 dari tahun ketahun mengalami kekurangan siswa.

Untuk tahun ajaran 2020, sebutnya, dari 10 kelas atau rombongan belajar hanya terisi 6 kelas saja. Kendala yang dihadapi diantaranya minimnya pengetahuan teknologi dari siswa dan orangtuanya, terkait PPDB online. Umumnya mereka berasal dari wilayah Kelurahan Argasunya.

“Ada yang daftar, kita beritahukan silahkan melalui proses online. Mereka tidak mengerti, padahal sudah kita bantu. Kemudian mereka datang lagi setelah PPDB ditutup, mau tidak mau kita terima. Mengingat sekolah juga kekurangan siswa,” tandasnya.

Wartawan koran ini menerima informasi berupa salinan notulen dari resume rapat online Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat. Didalamnya, pada poin ketiga, seperti ada pembenaran untuk melakukan PPDB offline.

Poin tersebut adalah, pada tangal 8 Juli 2020 telah dilakukan pengumuman PPDB tahap II. Sekolah yang belum memenuhi kuota seperti SMAN 5, SMAN 9 dan SMAN 8 Kota Cirebon dapat diperbolehkan untuk menerima siswa baru melalui offline dengan syarat tidak boleh melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

(gus/rjn)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *