Kemendes PDT dan Pemkab Bekasi Perkuat Sinergi Tekan Kemiskinan Desa

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat koordinasi untuk mempercepat penurunan kemiskinan di tingkat desa.

Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat di Gedung Bappeda Kabupaten Bekasi, Rabu (7/10/2026). Pemerintah pusat dan daerah membahas sinkronisasi program, pemetaan persoalan kemiskinan, serta bentuk intervensi yang dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat.

Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP) Kemendes PDT, Suherman, mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari koordinasi penyusunan rencana aksi penurunan kemiskinan di desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami ada agenda ke Bekasi, khususnya untuk koordinasi rencana aksi penurunan kemiskinan di desa,” kata Suherman saat diwawancarai usai rapat di Gedung Bappeda Kabupaten Bekasi, Rabu (7/10/2026).

Suherman menyebut berdasarkan data Kemendes PDT, angka kemiskinan di wilayah perdesaan secara nasional masih berada di kisaran 10,34 persen. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja bersama antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

“Bagaimana kementerian dan lembaga itu sinkron programnya dengan daerah, sehingga intervensi kepada masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan, terutama desil satu sampai desil empat, bisa mendapat intervensi yang fokus,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat penanganan kemiskinan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, mengatakan setiap OPD memiliki tugas berbeda, tetapi seluruh program diarahkan pada tujuan yang sama, yakni menekan kemiskinan.

“Dari satu dinas itu harus punya kebersamaan dengan dinas yang lain. Walaupun berbeda fokus, intinya tetap penanggulangan kemiskinan,” kata Iman saat diwawancarai usai rapat di Gedung Bappeda Kabupaten Bekasi.

DPMD, kata Iman, berperan dalam penguatan dana desa, kelembagaan pemerintahan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta lembaga ekonomi desa.

Sementara perangkat daerah lain memberikan intervensi sesuai bidang masing-masing. Dinas Sosial menangani program bantuan sosial, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung dari sisi pendataan kependudukan.

Untuk memastikan program tidak berhenti pada tahap perencanaan, tim juga mulai melakukan monitoring langsung ke desa.

“Monitoring sudah berjalan. Minggu ini sudah berjalan, termasuk monitoring penguatan BUMDes,” ujar Iman.

Selain BUMDes, DPMD juga melakukan penguatan kelembagaan masyarakat desa, termasuk RT, RW, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Suherman mengatakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya tingginya mobilitas penduduk yang terjadi karena Bekasi merupakan kawasan penyangga Ibu Kota.

Mobilitas tersebut menjadi tantangan dalam pendataan kemiskinan. Sebab, terdapat masyarakat yang secara administratif belum tercatat sebagai penduduk Bekasi, tetapi secara faktual telah tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut.

“Bekasi ini mobilitas penduduknya begitu cepat, sehingga secara de facto belum menjadi penduduk Bekasi, tetapi di satu sisi sudah menyumbang kemiskinan. Ini juga menjadi tantangan ke depannya,” katanya.

Meski demikian, Suherman menegaskan Bekasi bukan satu-satunya daerah yang menjadi perhatian Kemendes PDT. Kabupaten Bekasi dijadikan salah satu lokasi uji petik untuk melihat karakteristik kemiskinan di kawasan penyangga Ibu Kota.

Kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.

“Kami tidak hanya di Bekasi. Kami kemarin ke Kabupaten Bogor, juga ke Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Ini memang sifatnya sampel,” jelasnya.

Menurut Suherman, setiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu menemukan formula intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Kita ingin mengetahui intervensi yang paling sesuai, formula apa yang harus kita lakukan sehingga kemiskinan bisa secara langsung kita tanggulangi,” pungkasnya.

Iman menambahkan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Pemerintah perlu mengetahui persoalan utama yang dihadapi masyarakat di setiap desa agar program yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Hasil monitoring dan pemetaan di lapangan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya, termasuk kemungkinan keberlanjutan program pada tahun mendatang.

(*)