Hermanto Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Diluruk Ratusan Santri

- Redaksi

Selasa, 7 Juli 2020 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Tak berselang lama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto didampingi Ketua DPRD Mohamad Luthfi keluar dan menemui para santri. Di hadapan santri, Hermanto dengan tegas meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap telah melukai insan santri.

i

Foto: Tak berselang lama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto didampingi Ketua DPRD Mohamad Luthfi keluar dan menemui para santri. Di hadapan santri, Hermanto dengan tegas meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap telah melukai insan santri.

RJN, Cirebon – Ratusan santri dari berbagai pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (7/7/20).

Ratusan santri yang tergabung dalam Lingkar Santri Cirebon (LSC) tersebut mendatangi gedung rakyat ini adalah diduga karena salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi NasDem tersebut telah membuat pernyataan yang telah menyinggung perasaan para santri yang konon pondok pesantren banyak yang belum mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

Baca Juga :  Kades di Subang Diciduk Polisi, Diduga Korupsi Dana Desa

“Mana Pak Hermanto, mana? Bapak adalah perwakilan rakyat, kami tunggu bapak disini, kami ingin tahu apa maksud pernyataan bapak itu,” ucap salah seorang santri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak berselang lama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto didampingi Ketua DPRD Mohamad Luthfi keluar dan menemui para santri. Di hadapan santri, Hermanto dengan tegas meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap telah melukai insan santri.

Baca Juga :  Warga Geruduk PT Platinum Ceramic Industry Bekasi

“Saya minta maaf atas pernyataan saya dalam rapat kerja, dimana saya menggunakan kata-kata yang menyinggung teman-teman pesantren,” ujar Hermanto.

Hermanto yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menjelaskan, perizinan pesantren harus diurus karena saat ini banyak sekolah yang menjadi satu dengan pesantren. Sedangkan untuk bantuan operasional sekolah, menurutnya harus ada legalitas perizinan.

Baca Juga :  Petugas Lakukan Operasi Warga Pendatang

“Perizinan pesantren itu suatu keharusan karena banyak sekolah yang bergabung dengan pesantren dimana dana operasional tidak bisa cair kalau perizinan tidak ada,” tuturnya.

(far/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Balita 2 Tahun Tewas di Bekasi, Paman Kandung Jadi Terduga Pelaku, Polisi Selidiki Dugaan Gangguan Jiwa
500 Personel Gabungan Amankan Eksekusi Rumah di Medan Satria Bekasi, Situasi Berjalan Kondusif
Disdamkarmat Kabupaten Bekasi Turunkan Kekuatan Penuh Hadapi Kebakaran Gudang Limbah
Pasien Dirawat di Rumah Sakit, Tim Adminduk Cikarang Pusat Jemput Bola Rekam E-KTP ke Ruang Perawatan
Pemkab Bekasi Bidik Pajak Air Tanah, Ribuan Perusahaan Siap Diawasi
Sapi Kurban Presiden 1,2 Ton Tiba di Jatiasih, Warga Sambut Haru
Masjid Baitul Makmur Cibitung Gelar Kurban 15 Hewan, Warga RW 016 Gotong Royong
Keren! Warga Tambun Sulap Minyak Jelantah Jadi Dana Posyandu dan Kegiatan Sosial

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:53 WIB

Balita 2 Tahun Tewas di Bekasi, Paman Kandung Jadi Terduga Pelaku, Polisi Selidiki Dugaan Gangguan Jiwa

Rabu, 3 Juni 2026 - 16:36 WIB

500 Personel Gabungan Amankan Eksekusi Rumah di Medan Satria Bekasi, Situasi Berjalan Kondusif

Minggu, 31 Mei 2026 - 23:00 WIB

Disdamkarmat Kabupaten Bekasi Turunkan Kekuatan Penuh Hadapi Kebakaran Gudang Limbah

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:12 WIB

Pasien Dirawat di Rumah Sakit, Tim Adminduk Cikarang Pusat Jemput Bola Rekam E-KTP ke Ruang Perawatan

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:05 WIB

Pemkab Bekasi Bidik Pajak Air Tanah, Ribuan Perusahaan Siap Diawasi

Berita Terbaru