RakyatJabarNews.com, Banjar – Belum turunnya harga komoditas beras ketan di pasaran membuat sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjerit. Mereka dibuat kewalahan lantaran harus memangkas margin keuntungan agar barang jualannya tak tersingkir di pasaran.
Salah seorang pengusaha jajanan tradisional di Kabupaten Banjar, Imas mengatakan kenaikan harga beras ketan telah terjadi sejak awal tahun 2018 lalu. Harga beras ketan yang semula dibanderol Rp 16.000 hingga Rp 17.000/kilogram, kini bertengger di kisaran Rp 25.000/kg.
Imas yang memproduksi dan menjual kudapan tradisional macam opak, rengginang, dan seroja harus mempertahankan harga jual produknya agar tak ditinggalkan pelanggan. “Kalau harganya dinaikkan, nanti malah enggak ada yang beli. Mudah-mudahan bisa cepat turun karena kami sangat kewalahan,” kata Imas di Banjar, Selasa (5/6) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Calon Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum yang mendengar langsung curhatan para pelaku UMKM ini mengatakan, fluktuasi harga bahan baku ini menjadi persoalan klasik yang kerap dihadapi para pelaku usaha kecil. Situasi ini, ujar Uu, terus berulang lantaran pemerintah tidak berdaya memberi alternatif jalan keluar yang memadai.
“Pemerintah harus bisa mengontrol harga bahan kebutuhan pokok, termasuk bahan-bahan yang digunakan untuk para pelaku UMKM ini. Karena kalau tidak dikontrol, akan menjadi masalah seperti saat ini,” kata Uu.
Pria yang akrab disapa Kang Uu ini menilai fluktuasi harga bisa dihindari jika ketersediaan bahan bisa dipenuhi. Agar hal tersebut memungkinkan, Uu menyebut para petani di Jabar harus bisa memproduksi beras ketan secara mandiri.
“Jangan hanya terpaku kepada beras ketan yang ada di luar Jawa Barat. Di Jabar pun kita galakkan penanaman beras ketan. Karena masyarakat pun butuh untuk industri perumaha. Di sawah misalnya, selain ditanami padi untuk beras, juga ditanami padi untuk beras ketan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Bupati Tasikmalaya nonaktif ini mengatakan jika keberlangsungan usaha para pelaku UMKM ini tidak boelh disepelekan dan harus menajadi perhatian pemerintah. Sebabnya, kesuksesan pengembangan usaha mereka juga dinilai bakal berimplikasi bagi terciptanya lapangan kerja baru yang saat ini memang amat dibutuhkan.
“Kalau mereka sukses, berkembang, bagus, itu positif juga untuk perekonomian Jawa Barat. Akan banyak tenaga kerja, pengangguran yang bisa dipekerjakan. Menciptakan lapangan pekerjaan baru yang tidak cuma mengandalkan perusahaan-perusahaan besar,” pungaksnya.(RJN)
