RJN, Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar menyayangkan pengiriman surat suara Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 yang dilakukan tanpa pengawalan kepolisian. Padahal, logistik pesta demokrasi ini sangat penting sehingga keamanannya harus terjamin.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan ke seluruh kabupaten/kota terkait distribusi logistik. Dari 27 kabupaten/kota, lima di antaranya sudah menerima surat suara, yakni Kabupaten Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Cianjur, dan Kota Banjar.
“Kami kaget pengiriman surat suara dari percetakan di Semarang tanpa pengawalan pihak keamanan, kepolisian. Padahal ini merupakan barang negara yang kategorinya rahasia,” kata Zaki di Jalan Turangga, Kota Bandung, pada Jumat (16/2/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zaki mengatakan, seharusnya KPU menyediakan pengamanan selama proses distribusi dari percetakan ke gudang-gudang penyimpanan. Namun, kata Zaki, KPU beralasan tidak memiliki anggaran untuk membayar pengamanan dalam proses pengiriman surat suara ini.
“Padahal, berdasarkan aturan, KPU harus menjamin keamanan surat suara mulai dari percetakan hingga pengiriman ke tempat pemungutan suara,” katanya.
Sementara saat Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018, setiap pengiriman surat suara dari percetakan dikawal aparat kepolisian. Seharusnya, dengan pengiriman lintas provinsi, pengamanan harus lebih ketat. Hal itu untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan harus diantisipasi sebaik mungkin.
Oleh karena itu, dia meminta pengiriman surat suara ke kabupaten/kota lainnya harus dikawal semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Surat suara ini penting, jadi harus benar-benar dijaga,” katanya.
Selain menyangkut surat suara, Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun menemukan sejumlah persoalan dalam pengiriman logistik lainnya seperti kotak suara, bilik pemungutan, tinta, dan sampul. Dari 696.500 kotak suara yang dibutuhkan, lanjut Zaki, masih kekurangan sebanyak 6.708 kotak.
Zaki mengatakan dari 689.592 kotak suara yang sudah diterima, sebanyak 2.463 kotak rusak. Selain karena masih kurang, Bawaslu pun mengeluhkan kualitas kotak suara yang terbuat dari dus ini. Selain itu, Jawa Barat pun masih kekurangan bilik pemungutan sebanyak 46.415, tinta 883, dan segel 1,522 juta.
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah mengatakan hampir seluruh KPU kabupaten/kota tidak memiliki gudang yang representatif. Bahkan, sebagian besarnya sama sekali tidak memiliki gudang untuk menyimpan logistik.
Abdullah mengatakan KPU tak punya anggaran untuk sewa gudang. Sebagai solusi, saran Abdullah, KPU bisa meminjam aset milik pemerintah daerah untuk dijadikan gudang sementara.
“Di Sumedang, Kuningan, Majalengka cukup representatif walau tak ideal. Kalau di Cirebon, Sukabumi tidak representatif, rawan terhadap cuaca buruk. Kalau begini, kan mengancam kualitas logistik,” katanya.
Pihaknya juga mengimbau agar tidak menggunakan gudang dengan kondisi lembab dan mudah rembes air sehingga rawan terjadi kerusakan terhadap logistik Pemilu.
“Kotak suara rusak karena tempat penyimpanan (gudang) tidak sesuai dengan ketentuan. Juga tidak tersedia kantong plastik besar untuk melindungi kotak suara,” kata Abdullah.
Selain kotak suara, Bawaslu Jabar juga menyoroti segel yang berbahan tipis sehingga mudah robek. Tidak hanya itu, kualitas cetakan segel juga mudah luntur. Menurut Abdullah, kualitas segel Pemilu 2019 tidak lebih baik dibandingkan kualitas segel Pilgub 2018. “Selain menyoroti kualitas segel, kami juga mencatat ada kekurangan 1.522.080 segel,” ucap Abdullah.(ded/rjn)
