RakyatJabarNews.com, Cianjur – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Hendri Prayoga, menganggap Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur belum epektif dalam pencegahan Tenaga Kerja Wanita (TKW) non-prosudural ke kawasan Timur Tengah. Hal ini terlihat dengan masih maraknya para perekrut TKW ke kawasan tersebut.
Misalnya yang terbaru dua TKW asal Cianjur bernama Aah Rohanah (37) dan Eka Lestari (42) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saat akan diberangkatkan ke Abudhabi di Timur Tengah. Keduanya terjaring dalam inspeksi yang dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Mabes Polri di Jakarta Timur.
“Jadi dengan kejadian dua TKW kemarin yang kena oprasi inspeksi oleh Kemenaker dan Mabes Polri, mencerminkan bahwa para pelaku perekrut TKW non-prosudural ke Timur Tengah masih marak di Cianjur. Bahkan bukan hanya itu saja, Astakira sudah mengantongi data sesuai dengan pengaduan berdasarkan surat kuasa di akhir tahun 2017 ada 25 kasus. Awal tahun 2018 15 kasus jadi total 40 kasus. Itu semua pemberangkatan TKW non-prosudural yang diberangkatkan ke Arab Saudi, Abudhabi,” kata Hendri.
Ia mengatakan, selama ini pemerintah daerah khususnya Disnakertrans belum bisa membuktikan pencegahan pemberangkatan TKW nonprosudural ke Timur Tengah. Padahal selain menyurati kepihak kecamatan dan desa, seharusnya mendata para perekrut (sponsor) agar terpantau.
“Kalau sudah terdata akan mudah untuk melacak bila mana ada permasalahan. Siapa sponsornya dan jasa PPTKIS, terlebih negara penempatannya pun bisa ketahuan,” tambahnya.
Hendri menilai, akan lebih efektif jika Disnakertaras bekerjasama dengan kepolisian. Hal itu agar setiap permasalahan TKW bisa terungkap, sehingga para pelaku perekrut TKW non-prosudural ada efek jera.
“Sehingga kalau sudah terdata bisa melakukan pembinaan agar para sponsor tidak lagi memberangkatkan TKW secara ilegal,” ujarnya.
Namun,Astakira akan mengadakan sosialisasi dengan para calon TKI yang hendak berangkat agar tidak terjerumus menjadi ilegal.
“Saya akan melakukan koordinasi denngan para RT atau RW, terlebih kepala desanya untuk memahami pemberangkatan TKW ke Timur Tengah,”ucapnya.
Terpisah,Sekertaris Disnakertans Kabupaten Cianjur,Heri Suparjo, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya pencegahan TKW ilegal dengan cara menyurati pihak desa dan kecamatan. selain itu mengadakan sosialisasi ke masyarakat.
“Saya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi tentang TKW. Tapi kan itu dikembalikan lagi ke TKW-nya itu sendiri, yang jelas pemerinntah sudah memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang hendak berangkat menjadi TKI legal. Bahkan surat edaran pun terkait larangan pemberangkatan non formal ke Timur Tengah sudah dilakuakan,”tandasnya. (red/RJN)
Comment