RJN, Cianjur – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan pelatihan Pesantren Ramah Anak tahun 2019 di Hotel Yasmin, Cianjur yang dilaksanakan selama 2 hari, 29-30 April 2019.
Dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bahtera, Hadi Utomo yang memberikan pencerahan soal permasalahan anak, menurut Hadi banyak permasalahan anak yang belum diketahui secara detail oleh para orang tua dan guru serta pola pendidikan yang paling tepat untuk diterapkan di rumah dan sekolah. Hadi menekankan pentingnya pendidikan anak.
“Tarbiyatul aulad, pendidikan anak secara Islam yang berawal dari Sirah Nabawiyah yang membentuk karakter pendidikan anak sejak dini, mengetahui hak-hak anak dan upaya penyelesaian anak yang bermasalah dengan cara-cara yang sesuai ajaran Islam,” ungkapnya dalam salah satu uraiannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemateri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Drs. H. Dodi Mohammad Hidayat, M.Kom.I menyampaikan jika program pesantren ramah anak merupakan program yang pertama di lingkungan Kementerian PPA dan merupakan program terobosan terbaik yang dilakukan di Jawa Barat.
“Program Pesantren Ramah anak adalah program baru di kementrian PPA, baru 3 tahun, tapi sudah sangat diseriuskan untuk pra sejak 2018, untuk lebih mencerdaskan kaum perempuan dan anak, pengarusutamaan gender dan hak-hak anak,” ungkapnya.
Menurut Dodi, Setiap tahun ada penilaian kota layak anak didalamnya asa unsur sekolah, dan pesantren layak anak, dan pada setiap tahun akan dievaluasi setiap tahunnya.
“Pesantren punya nilai strategis, bangsa ini bisa berubah oleh orang-orang pesantren, dan karena orang pesantren bisa masuk ke semua lini dalam berbagai aspek kehidupan, tak sekedar menjadi ulama,” ungkapnya.
Dihadiri perwakilan pondok pesantren se Jawa Barat yang terdiri dari para ustad, kyai dan kaum perempuan pesantren serta unsur Kementerian Agama Republik Indonesia, Kegiatan pelatihan memberikan pencerahan terhadap perlindungan anak dan kaum perempuan sesuai dengan hak-hak mereka. (red/rjn)
