RakyatJabarNews.com, Cirebon – Kisruhnya internal Partai Koalisi Umat terkait adanya mahar dalam pasangan calon Siswandi dan Euis Fety Fatawati, membuat Panwaslu Kota Cirebon turun tangan. Setelah memeriksa Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso hari Selasa kemarin (16/1), kini Panwaslu memeriksa Siswandi dan Euis hari ini di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Jl. Penamparan no. 24 Kota Cirebon, Jumat (19/1).
Setelah diperiksa oleh Panwaslu selama 2 jam, yakni dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, terdapat 27 pertanyaan, 3 peetanyaan pembuka, 4 pertanyaan penutup, dan 20 pertanyaan materi yang diajukan Panwaslu kepada Siswandi dan Euis.
Berdasarkan penuturan Siswandi usai diperiksa, memang benar bahwa ada permintaan mahar dari PKS. Dan nominalnya tersebut bahkan berubah-ubah hingga menit-menit terakhir penutupan pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota 10 Januari lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Awalnya deal 500 juta. Namun kemudian ada kenaikan menjadi 750 juta. Dan ketika last minute mendekati penutupan pendaftaran, mahar tiba-tiba naik menjadi 1,5 miliar. Ini atas mandat siapa? Kenapa bisa berubah-ubah begitu?” jelas Siswandi saat ditemui awak media, Jumat (19/1).
Siswandi menceritakan kronologis tentang awal mula turunnya rekomendasi. Terdapat pertemuan 3 pimpinan partai Koalisi Umat di DPW PAN Kota Cirebon, yakni PAN, PKS, dan Gerindra pada tanggal 5 Januari 2018. Di situ ditetapkanlah bahwa calon walikota akan berasal dari Gerindra dan wakilnya dari PAN.
Kemudian pada tanggal 9 Januari 2018, mahar yang semula sudah ditetapkan sebesar 500 juta, naik menjadi 750 juta. Siswandi mengetahui hal tersebut karena ditelepon oleh pihak PKS untuk mengabari kenaikan mahar tersebut.
Siswandi melanjutkan, setelah deal di angka 700 juta, pihak dari PKS kemudian akan mengambil rekomendasi ke Jakarta. Dari situ tidak ada masalah, hingga dia mendapat kabar bahwa rekomendasi sedang menuju ke Cirebon (10/1), dan akan tiba di stasiun sekitar jam 17.00 WIB.
“Waktu itu saya juga sedang di kereta menuju ke Cirebon. Begitu tiba, saya disuruh ke kantor PKS untuk menandatangani berkas-berkas. Namun, maharnya sudah naik menjadi 1,5 miliar,” jelasnya.
Dari situ, dirinya bertanya-tanya, mengapa bisa berubah-ubah di saat menit-menit terakhir penutupan pendaftaran. “Apakah sebenarnya rekomendasi masih di Jakarta atau sudah dibawa ke Cirebon?” keluhnya.
Sedangkan Euis membenarkan apa yang disampaikan oleh Siswandi. Dirinya bahkan dikabari juga dari pihak PKS bahwa rekomendasi akan diambil ke Jakarta. Dan kemudian, dia sama terkejutnya dengan Siswandi tentang naiknya mahar menjadi 1,5 miliar. Bahkan dia mendapat kabar bahwa pihak PKS tidak mengenal siapa itu Euis.
“Tidak mungkin tidak kenal saya. Padahal DPW PKS dan saya itu satu alumni kampus yang sama, bahkan di satu grup WA yang sama. Tidak mungkin tidak kenal,” pungkasnya.(Juf/RJN)
