RakyatJabarNews.com, Cikarang – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi mengaku sampai saat ini belum menerima informasi terkini terkait impementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri atau (Permendagri) 12/2017 yang akan menghapus unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang ada di 23 Kecamatan pasalnya hal itu masih dalam domain Badan Organisasi.
Sekertaris BKPPD Hanif Zulkifli mengatakan Konsekuesinya dari penghapusan UPTD bakal ada banyak tenaga struktural yang terancam di alihkan menjadi pegawai fungisional sementara alternatif lain adalah mendistrubusikan para pejabat eselon IV ke OPD yang ada jika masih ada jabatan yang masih kosong.
“Untuk mekanisme penghapusanya itu Bagian organisasi, nanti setelah sdah perbup baru ke bkd yang mengisi para sdm tersebut,” Katanya
Ditambahkanya penghapusan uptd mulai dari pendidikan,pertanian merupakan upaya pemerintah pusat mengefisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebab, kata dia pada dasarnya pekerjaan UPTD bisa ditangani oleh pegawai OPD.
“Kabupaten bekasi siap menerapkan permendagri itu akan tetapi memang butuh proses menepatkan para mantan kepala uptd dan kasubag tu yang sudah eselon IV,” bebernya.
Menurutnya saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari bagian organisasi sehingga setelah selesai tahapanya BKPPD baru siap mengatur para pegawai UPTD tersebut.
“BKPPD berharap di organisasinya cepat selesai sehingga implementasi permendagri dalam efisiensi sdm sudah bisa diterapkan di kabupaten Bekasi,” tutupnya.
Diketahui jumlah UPTD pendidikan yang berada dibawah Dinas pendidikan berjumlah 23 UPTD sementara di Bawah Dinas Pertanian ada 5 UPTD.artinya jika dalam satu UPTD sedikitnya ada dua pejabat eselon IV mulai dari Kepala dan Kasubag TU maka jika dikalihkan dengan jumlah UPTD yang akan dihapus maka akan ada sekitar 58 orang pebajat eselon IV yang akan di non job kan jika OPD sudah terisi penuh kursi jabatannya.(Yto/Ziz/RJN)
