RakyatJabarNews.com, Bekasi – Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Ustuchri mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 diproyeksikan mencapai Rp 5,9 triliun.
Ustuchri mengaku, dirinya sangat mendukung program kemasyarakatan di dalam anggaran daerah tersebut. Ia mencontohkan, kenaikan alokasi anggaran untuk biaya kartu sehat (KS) hingga Rp200 miliar.
Ustuchri melanjutkan, dukungan itu dilakukan menyusul terkait infrastuktur di Kota Bekasi cukup bagus. Menurut dia, nyaris tak ada jalan rusak. Hanya saja, kata dia, perbaikan saluran mesti digenjot lagi. Karena itu, porsi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga cukup besar, hampir Rp1 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ustuchri menambahkan, secara tidak langsung program – program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menguntungkan calon walikota petahana di Pilkada Kota Bekasi tahun depan. Meski demikian, ia mengaku tak melihat peningkatan anggaran di program tertentu yang syarat dengan kepentingan Pilkada tahun depan.
“Saya melihat masih wajar, asalkan tepat sasaran,” kata dia kepada RakyatJabarNews.com pada Rabu (08/11).
Sementara, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PPP, Mohamad Said mengatakan, nilai APBD Kota Bekasi tahun depan diproyeksikan mencapai hampir Rp6 triliun. Fraksinya tak mempermasalahkan ada kenaikan alokasi anggaran untuk program kemasyarakatan. “Program itu sudah ada dari dulu, sekarang lebih maksimal lagi, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat,” kata Said.
Ia mencontohkan, jaminan kesehatan daerah sudah ada dari tahun ke tahun. Namun, mulai tahun ini mendapatkan anggaran yang besar. Apalagi tahun depan anggarannya naik 100 persen menjadi sekitar Rp 200 miliar. “Kemudian pendidikan, kami juga mendorong pemberian subsidi kepada sekolah SMA/SMK Negeri dan swasta,” kata dia.
Ditanya soal dukungan pada Pilkada 2018 mendatang, Said mengatakan, partainya di tingkat cabang sudah menyatakan mendukung petahana yang kini menjabat sebagai Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Namun, secara resmi menunggu rekomendasi dari tingkat provinsi dan pusat.
“Apapun keputusan pusat, kami akan mengikuti,” kata Said.(Ziz/RJN)
