RakyatJabarNews.com, Cirebon – Hutang negara Republik Indonesia saat pemerintahan Jokowi tahun 2015-2016 mencapai Rp 1.160 triliyun, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya tahun 2012-2014 yanh hanya Rp 609,5 triliyun. Bahkan hingga April 2017, angkanya mencapai Rp 3.667,41 triliyun. Selain itu, sudah lewat 30% dari PDB. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa hutang Republik Indonesia membengkak. Namun, nyatanya hutang negara masih berada pada posisi aman.
Hal tersebut diungkapkan oleh FEB Universitas Padjadjaran Kodrat Prabowo, SE, Ph.D saat memberikan materi tentang ‘Isu Terkini dan Prospek Ekonomi Jawa barat: Pemanfaatan Publikasi Kajian Ekonomi Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia – Jawa barat’ yang diselenggarakan di Bank Indonesia Cirebon, Jl. Yos Sudarso No. 5-7 Kota Cirebon hari Selasa (31/10).
Menurutnya, Hutang Domestik (88%) dalam bentuk Nilai Rupiah (57,4%) relatif aman dari resiko ketergantungan pada pihak asing dan dampak krisis global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Posisi kita dengan angka 28% jauh lebih aman dibandingkan dengan negara-negara lain terutama Jepang (239%). Lalu untuk negara-negara Asia Tenggara ada Vietnam (62%), Malaysia (56%), Thailand (42%), dan Filipina (33%),” jelasnya.
Pada tahun 2015, rasio beban bunga utang Indonesia terhadap belanja pemerintah, yakni 8,3% masih relatif lebih aman dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia (11,3%) dan Filipina (16,7%). Sehingga, beban hutang per kapita masyarakat Indonesia masih relatif jauh lebih rendah, yakni hanya USD 1.000.
Bandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang yang mencapai USD 85.697 per kapita, Jerman USD 30.600, Malaysia USD 3.500, Vietnam USD 1.300, dan Filipina USD 1.400. Bahkan Arab Saudi yang pemerintahannya baru mulai berhutang pada tahun 2014 saja beban hutangnya sudah mencapai USD 3.000 per kapita.
“Data ini menunjukkan bahwa posisi hutang Indonesia masih aman,” tuturnya.
Kodrat melanjutkan bahwa meskipun posisi aman, kesimpulan yang diambil oleh para pengamat bahwa negara berada pada situasi gawat darurat karena jeratan hutang publik adalah ‘jumping to conclusion bias’, Selain itu, pentingnya mengelola dengan bijak hutang karena diduga banyak masyarakat domestik yang mungkin saja kepemilikan aslinya bersumber dari non residen di luar negeri. Belum lagi resiko tambahan dari pergerakan nilai valas yang jelas lebih rentan terhadap krisis internasional.
Selain itu, ada ‘crowding out’ yang dapat melemahkan perkembangan sektor perbankan dan bursa saham dalam operasi mediasi permodalan investasi usaha mereka, terutama pada situasi Indonesia yang masih harus bekerja sama keras dalam menciptakan ‘Financial Deepening’ dalam budaya masyarakat yang lebih senang menanamkan uang dan tabungannya pada aset-aset yang konvensional seperti bangunan, tanah, dan emas.
“Dengan kasus empat negara Asean yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina periode 1981-2014, menunjukkan bahwa hutang publik akan berkontribusi positif terhadap perekonomian,” jelasnya.
Nilai positif tersebut, lanjut Kodrat, adalah selama rasio hutang publik dengan PDB-nya rata-rata kurang dari 35%. Bila rasio hutang terhadap PDB melebihi 35%, maka kontribusi positif semakin menurunnya dan akhirnya peran positif akan berbalik menjadi negatif terhadap perekonomian bila rasio hutang terhadap PDB melewati angka rata-rata 70%.
Kodrat menambahkan, alokasi dana hutang publik tersebut digunakan untuk belanja infrastruktur yang naik selama 2 tahun (2015-2016) sebanyak Rp 1.166 T, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya (2012-2014) yang hanya naik Rp 609,5 T.
“Semuanya adalah investasi jangka panjang. Mengharapkan kinerja ekonomi tumbuh dengan cepat dan terasa langsung oleh masyarakat dengan adanya investasi jangka panjang adalah hal yang kurang rasional. Untuk itu, kita masih harus terus melalui semua proses dan tahapan yang nantinya akan terasa oleh masyarakat,” pungkasnya.(Juf/RJN)
