KABUPATEN BEKASI – Persoalan banjir dan kebutuhan pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi aspirasi warga Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Keluhan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, di Perumahan Logam Setia Bangun 2, Blok F, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan reses Masa Persidangan Kesatu Tahun Anggaran 2026 tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Christin Novalia Simanjuntak. Kehadirannya menjadi bagian dari pertemuan bersama masyarakat untuk mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di lingkungan Desa Muktiwari.
Jiovanno Nahampun yang menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi memanfaatkan agenda tersebut sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu persoalan yang mencuat adalah banjir di kawasan Blok F. Warga mengeluhkan genangan air yang kerap terjadi ketika musim hujan, bahkan air disebut dapat masuk hingga ke lingkungan permukiman.
Selain persoalan banjir, kebutuhan pembangunan infrastruktur di sejumlah lingkungan Desa Muktiwari juga menjadi perhatian. Sejumlah usulan pembangunan dinilai masih perlu diperjuangkan agar dapat direalisasikan pada 2027.
Dalam penyampaian aspirasi, pihak penyelenggara mengungkapkan telah mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dispora, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pertanian. Namun, perwakilan dinas tersebut belum hadir dalam kegiatan reses.
“Kami berharap pada kegiatan reses berikutnya dinas terkait bisa hadir, sehingga persoalan yang disampaikan masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Sejumlah pembangunan di Desa Muktiwari disebut telah terealisasi sepanjang 2026. Di antaranya di Perumahan Green Permata II, Griya Samara, Perumahan Permata Nusa Indah RW 016, serta Perumahan Velina RW 005.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan pembangunan lanjutan. Karena itu, koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan anggota legislatif dinilai penting untuk mengawal usulan agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Tidak hanya infrastruktur, persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat juga menjadi pembahasan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan informasi peluang pekerjaan dengan batas usia maksimal 21 tahun untuk laki-laki dan 22 tahun untuk perempuan.
Warga yang memiliki anggota keluarga sesuai kriteria dan berminat bekerja diminta menyampaikan informasi agar dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait.
Selain itu, komunikasi dengan Kepala Desa Muktiwari definitif, H. Rusdi, juga telah dilakukan untuk membangun sinergi dalam pengajuan berbagai usulan pembangunan. Proposal dari lingkungan RT dan RW diharapkan dapat dikoordinasikan melalui pemerintah desa agar proses pengusulannya berjalan sesuai mekanisme.
Kegiatan reses tersebut berlangsung dengan dihadiri warga setempat, para Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus PDI Perjuangan, serta perwakilan BPD Desa Muktiwari.
Melalui pertemuan tersebut, masyarakat berharap persoalan banjir, kebutuhan infrastruktur, hingga peluang kerja mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah sesuai kewenangannya.
(*)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.