CIREBON – Koordinator Wilayah Bolone Mase Ciayumajakuning, Moh Bisri Robis, menilai polemik mengenai ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak perlu kembali diperpanjang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Bisri menyebut putusan MK telah menegaskan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menilai isu mengenai ijazah lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik daripada substansi persoalan.
Menurut Bisri, pihak yang terus mempersoalkan latar belakang pendidikan Gibran merupakan kelompok yang sejak awal tidak menyukai putra Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mau punya ijazah S1 pun kalau orang tidak suka, akan terus mencari-cari kesalahan,” kata Bisri, Rabu (7/10/2026).
Ia juga menyinggung pernyataan Gibran yang sebelumnya menjelaskan mengenai riwayat pendidikannya. Gibran menyatakan dirinya merupakan lulusan SMA dan melanjutkan pendidikan S1 di Singapura.
Bisri mengatakan pernyataan tersebut seharusnya menjadi bagian dari klarifikasi atas tudingan yang selama ini beredar di ruang publik.
Bisri juga menyampaikan apresiasi terhadap putusan MK yang dinilainya memberikan kepastian hukum terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Terima kasih atas putusan keadilan sebagaimana secara konstitusional Mas Gibran Rakabuming Raka sah dan tetap sebagai Wakil Presiden RI. Hanya para pembenci yang selalu tidak puas. Selamat, semangat tetap kerja-kerja Mas Wapres,” ujarnya.
Menurut Bisri, dukungan terhadap Gibran juga datang dari masyarakat di daerah yang menginginkan pemerintah fokus menjalankan program pembangunan.
Ia menilai hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Wakil Presiden perlu dijaga agar pemerintahan dapat bekerja secara efektif.
“Kalau melihatnya, koalisi itu solid. Antara Presiden dan Wakil Presiden sudah saling memahami. Pemerintahan itu tidak bisa selesai dalam satu periode, apalagi di tingkat negara. Butuh proses panjang,” katanya.
Bisri mengatakan masyarakat lebih membutuhkan stabilitas ekonomi, kelancaran usaha, serta terbukanya lapangan pekerjaan dibandingkan perdebatan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
“Yang diharapkan masyarakat itu sederhana: ekonomi kondusif, usaha bisa jalan, lapangan kerja terbuka. Tapi semua itu tidak semudah membalik telapak tangan,” ujar Bisri.
Ia menambahkan, pembangunan nasional membutuhkan proses dan kerja berkelanjutan. Menurutnya, hasil pemerintahan tidak bisa dinilai hanya dari persoalan yang muncul dalam waktu singkat.
“Tidak ada pemimpin yang bisa langsung beres dalam semalam. Semua butuh waktu dan kerja nyata, bukan sekadar pandai bicara,” katanya.
Bisri berharap polemik mengenai ijazah Gibran tidak kembali menjadi perdebatan berkepanjangan. Ia mengajak masyarakat mengalihkan perhatian pada kinerja pemerintah, stabilitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(*)
