BEKASI – Formateur terpilih Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Kabupaten Bekasi, Ihsan Nuur Hidayatulloh, menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai strategi utama menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menurut Ihsan, gejolak geopolitik dunia yang terus berkembang telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Fluktuasi harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya biaya logistik internasional menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Indonesia harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tidak terlalu bergantung pada kondisi global yang sulit diprediksi. Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa,” ujar Ihsan dalam keterangannya.
Ia menilai kebijakan hilirisasi yang saat ini terus didorong pemerintah merupakan langkah tepat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Selama ini, Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah yang memiliki nilai ekonomi lebih rendah dibandingkan produk hasil olahan.
Menurutnya, berbagai komoditas seperti mineral, batu bara, minyak bumi, dan hasil tambang lainnya seharusnya diproses terlebih dahulu di dalam negeri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Hilirisasi membuat Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi negara yang mampu menghasilkan produk bernilai tinggi dan berdaya saing global,” katanya.
Ihsan juga menyoroti dampak konflik dan ketegangan geopolitik internasional yang berpotensi mengganggu rantai pasok global, khususnya sektor energi. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berorientasi pada penguatan sektor pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ihsan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat.
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan pangan dalam program MBG dapat diserap langsung dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM lokal sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Program MBG memiliki potensi besar untuk memberdayakan petani dan nelayan karena hasil produksi mereka dapat terserap secara langsung. Ini bukan hanya program gizi, tetapi juga program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Ihsan menegaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik. Ia mendukung langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan serta mendorong penguatan sistem pengawasan agar anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.
“Setiap program yang menggunakan uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang kuat serta perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ihsan berharap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi industri, dan mengoptimalkan pengelolaan SDA dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan.
