Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi tancap gas! Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi memimpin langsung Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPD) Tahun 2025, bareng tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Aksi ini jadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan dasar—khususnya di bidang kesehatan—benar-benar sampai ke masyarakat.
Entry Meeting ini bukan acara biasa. Ini adalah starting point dari proses pengawasan tahunan berbasis risiko yang digelar selama 14 hari, mulai 25 Juli sampai 9 Agustus 2025, sesuai surat perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat No. 605/PW.02.01/Sekre.
🎯 Fokus Tahun Ini: Pelayanan Dasar Kesehatan!
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan: “Ini bukan cuma pengawasan, tapi momen untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan dasar kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat.”
📌 Apa saja yang diawasi?
- Integrasi SPM ke dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
- Alokasi anggaran SPM di APBD 2025
- Kesiapan SDM dan infrastruktur layanan
- Evaluasi capaian tahun 2024 dan target 2025
- Komitmen Pemkot Bekasi untuk pelayanan yang lebih baik
🔥 Pemerintah Kota Bekasi all out! Seluruh dokumen, dari SK Tim SPM, data APBD, sampai laporan program kesehatan, sudah disiapkan. Kolaborasi lintas OPD dan Inspektorat Daerah berjalan solid.
“Pemkot Bekasi siap tindaklanjuti semua rekomendasi! Ini komitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berdampak,” tegas Sekda.
Dengan pengawasan ini, Bekasi bukan hanya mengejar target, tapi juga mengusung good governance—pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan fokus pada hasil nyata untuk warga. (*)
