Jabar – Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi akan lebih memperhatikan para pengusaha di Jawa barat. Dia merasa prihatin karena pengusaha sering dibebani dengan pengeluaran di luar pajak dan CSR.
Melalui YouTube Channel miliknya, secara terbuka KDM menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan dari Pemerintah Provinisi Jawa Barat, khususnya dinas terkait yang dirasa belum maksimal.
“Kepada para pengusaha, kami mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan layanan yang terbaik, saya jujur saja suka kasihan sama pengusaha,” kata Dedi, dikutip rakyatjabarnews.com dari YouTube Channel Dedi Mulyadi, Minggu (2/2/2025).
Menurutnya pengusaha sudah membayar pajak, dan juga harus mengeluarkan dana untuk Corporate Social Responsibility (CSR). Kata KDM mereka juga dibebani oleh berbagai proposal yang diajukan.
“Mereka sudah bayar pajak, setelah itu mereka bayar CSR. Di luar itu, mereka harus bayar berbagai proposal yang diajukan, setiap saat mereka menjadi kelompok yang ditekan dan selalu dianggap salah dalam berbagai hal,” tuturnya.
Ia berkomitmen dalam kebijakannya nanti para pengusaha di Jawa Barat harus mendapat perlindungan. Menurutnya, pengusaha mempunyai peran penting dalam pembangunan di Jawa Barat, bahkan disebutkan KDM APBN bisa kolaps jika tidak ada daya dukung dari kalangan pengusaha.
Ini juga harus diselamatkan. Kenapa? Ingat loh, APBN kita bisa kolaps kalau tidak ada daya dukung dari kalangan dunia usaha. Kalau tidak ada yang bayar pajak, tidak ada orang yang bekerja, lalu dari mana orang bisa belanja,” ungkapnya.
KDM juga memberikan arahan kepada jajarannya agar tidak memberikan beban terhadap perusahaan yang sudah membayar pajak. “Saya katakan, ketika perusahaan sudah bayar pajak, maka jangan terlalu banyak dibebani,” jelasnya.
Dirinya berpendapat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya dialokasikan ke pembangunan infrastrutur seperti jalan, jaringan untuk listrik, telekomunikasi, dan pembangunan lainnya yang menunjang kegiatan ekonomi di perusahaan.
Selain pembangunan infrastruktur, KDM ingin melakukan perbaikan terhadap kontrak kerjama antara pengusaha dan Pemprov Jabar maupun BUMD, sehingga tidak lagi pengunduran jadwal atau pembatalan kontrak secara sepihak.
“Ini pengusaha kadang-kadang kontrak dengan ini, pengadaan listrik sudah disepakati, tiba-tiba diundur jadwalnya atau di-cancel. Nah, kepastian yang seperti ini bisa bikin kabur pengusaha,” terangnya.
Aldi Salman
Penulis : Aldi Salman
Editor : Abdul Aziz
Sumber Berita: rakyatjabarnews.com
