RJN, Bekasi – Visi Sehat, Hijau, Agamis dan Inovatif (Sehati) mengarah pada upaya peningkatan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan anak di Kota Cirebon.
Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, mengatakan, misi pertama berupaya mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berbudaya dan unggul di segala bidang.
Misi kedua meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif. Sedangkan misi ketiga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan. Misi keempat mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semuanya mengarah pada upaya peningkatan pelayanan publik, termasuk meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak,” tegas Eti, Selasa (30/3/2021).
Eti menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon senantiasa berupaya agar setiap orang terpenuhi haknya, baik itu laki-laki, perempuan, anak termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Kami mengintegrasikan semuanya ke dalam perencanaan program pembangunan. Adanya Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender juga membuktikan, kami memiliki perhatian yang tinggi terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Dari hasil verifikasi yang dilakukan secara online tadi diakui ada sejumlah arahan yang harus dilakukan. Dia sudah minta setiap dinas untuk segera melakukannya. Misal, mendata setiap kegiatan yang dilakukan perempuan di setiap dinas yang ada di Kota Cirebon. Begitu juga dengan mitra dan stakeholder.
“Jadi nanti kita berbicara dengan data. Jika sudah dilengkapi, saya yakin Kota Cirebon bisa meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Tahun 2018, kita sudah dapat tingkat madya. Tahun ini kita harapkan bisa meningkat menjadi paripurna,” harap Eti.
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Pemghargaan itu sebagai bentuk pengakuan atas komitmen serta peran dari pimpinan kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah, dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Utamanya melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).
Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang telah disepakati di tingkat global, nasional serta daerah untuk memastikan isu gender masuk ke dalam prioritas RPJMD.
Sementara itu, Kepala BP4D Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan, dikarenakan pandemi Covid-19 masih berlangsung, verifikasi yang biasanya dilakukan langsung kini dialihkan secara online.
Inti dari verifikasi tadi, Kementerian PPPA mengapresiasi apa yang telah kami lakukan. Namun, mereka memberikan beberapa catatan. Salah satunya cara penetapan target serta mengukur realisasi dengan menggunakan sejumlah parameter. Ini yang akan kami tindak lanjuti,” ungkap Iing.
(ris)
