RakyatJabarNews.com, Bekasi – KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Tumai, mengajak masyarakat terutama tim sukses pasangan calon kepala daerah agar menghargai hukum dan mengedepankan etika pada pelaksanaan Pilkada 2018.
“Pilkada serentak adalah proses demokrasi untuk mencari pemimpin terbaik bagi rakyat. Karena itu dalam proses demokrasi ini langkah terbaik adalah saling menyampaikan gagasan dan program kerja secara fair,” kata Tumai,
Tumai mengingatkan pada pelaksanaan pesta demokrasi, seperti Pilkada serentak 2018, harus diberangi dengan penegakan hukum dan mengedepankan etika agar pilkada dapat berjalan tertib, kondusif, dan lancar.
“Tanpa menghargai penegakan hukum dan etika, maka proses pilkada dapat memunculkan anarki,” ujarnya.
Ia menilai, demokrasi di zaman now, harus menjunjung tinggi hukum dan etika, tidak boleh semaunya sendiri.
Dia menegaskan, DPRD akan melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pilkada serentak Tahun 2018. DPRD, kata dia, juga mendorong penyelenggaraan pemilu dan instansi penegak hukum untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan menghadapi potensi ancaman pilkada.
“DPRD telah bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Panwaslu, serta dengan lembaga penagak hukum, seperti Polri, TNI,” tutur Tumai.
Tumai menambahkan, DPRD juga telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi agar aman dan lancar. Ia memprediksi, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 masih akan diwarnai isu politik uang dan identitas.
Jika kedua isu tersebut tidak dikelola dengan baik, dia mengkhawatirkan akan dapat menurunkan kualitas demokrasi.
“Pemimpin yang lahir dari proses yang sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan,” katanya.
Menurut dia, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak berharap para peserta pilkada dapat menunjukkan sikap ideal.
Para kontestan, kata dia, harus dapat menjadikan gagasan, visi, misi, serta program, sebagai sajian utama, sehingga masyarakat Kota Bekasi dapat mengambil pembelajaran politik positif untuk perkembangan demokrasi.(RJN)
