RakyatJabarNews.com, Cirebon – Berdasarkan data KPK, dari 32 anggota DPRD Kota Cirebon, belum ada satupun yang melaporkan ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Sedangkan dari 69 anggota OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Cirebon, baru 3 orang saja yang melaporkannya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha usai menghadiri Musrenbang Kota Cirebon di Hotel Prima, Jl. Siliwangi Kota Cirebon, Rabu (14/3). Menurutnya, data tersebut dihitung per 31 Desember 2017 lalu.
“Kami mohon kepada anggota eksekutif maupun legislatif Kota Cirebon untuk segera melaporkannya,” jelasnya saat ditemui awak media usai acara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, lanjutnya, saat ini sudah ada cara melaporkan secara online, yakni e-LHKPN. Jadi, tidak perlu repot-repot untuk melaporkan langsung, bisa melalui online.
Asep melanjutkan, berdasarkan UU no. 28 tahun 1999, penyelenggara negara legislatif dan eksekutif agar segera melapor LHKPN. Menurutnya, tidak ada sanksi pidana jika tidak melaporkan, tapi berupa perdata, yakni berupa sanksi administratif. Dan yang bisa memberikan sanksi tersebut adalah pimpinan dari penyelenggara negara itu sendiri, dalam hal ini adalah walikota.
“Kami berikan waktu maksimal 2 minggu dari hari ini, untuk melaporkan. Nanti ada timnya yang akan memonitor kepatuhan LHKPN,” terangnya.
Sedangkan bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi terkait jabatannya atau kewajibannya, Asep menuturkan bahwa belum ada satupun di Kota Cirebon yang melaporkannya. Hal tersebut bisa terjadi dua kemungkinan, yakni tidak adanya penerimaan, atau tidak ada yang melaporkan.
Asep menjelaskan, berdasarkan Pasal 12b tentang ketentuan pidananya, yang tidak melaporkan akan terkena pidana selama 4 hingga 20 tahun, atau denda 150 juta sampai 1 milyar. Sedangkan di Pasal 12c, apabila menerima gratifikasi, maka wajib lapor ke KPK maksimal 30 hari sejak penerimaan gratifikasi. Jika tidak, maka bisa dikenakan pidana sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 12b tersebut.
“Bentuk gratifikasi ini nilainya bebas. Bisa berbentuk uang, barang, fasilitas, dan lainnya,” pungkasnya.(Juf/RJN)
