Bekasi – Antusiasme puluhan ribu pencari kerja memadati area kampus Presiden University, Cikarang Utara, pada Senin (27/5/2025). Mereka datang dengan harapan, dengan semangat, mengikuti gelaran Job Fair “Bekasi Pasti Kerja” yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi. Namun, di balik euforia dan semangat mencari peluang, tersimpan realita yang patut menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah.
Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, melalui anggotanya Haryanto, memberikan sorotan tajam terhadap pelaksanaan job fair ini. Bagaimana tidak, dari sekitar 2.500 lowongan kerja yang tersedia, tercatat lebih dari 25.000 pencari kerja hadir. Angka yang timpang ini tak sekadar menunjukkan antusiasme, tetapi juga menggambarkan betapa mendesaknya persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi.
“Kegiatan job fair ini kuotanya kurang dari tiga ribuan, tetapi antusias masyarakat yang hadir sekitar dua puluh lima ribu. Artinya, agenda ini memperlihatkan keprihatinan besar masyarakat Bekasi yang masih menganggur,” kata Haryanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, apresiasi tetap diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang telah menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari program 100 hari kerja mereka. Terobosan membangun komunikasi aktif dengan perusahaan-perusahaan lokal dianggap sebagai langkah progresif dalam membuka akses kerja yang lebih luas.
Namun, tidak bisa dipungkiri, pelaksanaan di lapangan menuai sejumlah catatan penting. Haryanto menyebutkan beberapa kekurangan serius, mulai dari peserta yang jatuh pingsan akibat kepadatan, keributan di lokasi, hingga minimnya fasilitas seperti ambulans dan area parkir yang layak. Kesiapan panitia pun dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan pengunjung yang datang.
“Pelaksanaan teknis harus dievaluasi. Ke depan, panitia harus lebih sigap, dan fasilitas pendukung harus memadai,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar kegiatan serupa tidak terpusat di satu titik, tetapi disebar merata di tiap kecamatan. Dengan begitu, penumpukan massa dapat dihindari, dan akses masyarakat ke informasi lowongan kerja menjadi lebih merata.
Haryanto juga mendorong agar proses rekrutmen lebih inovatif, tidak lagi bergantung pada metode konvensional yang berpotensi menimbulkan kerumunan besar. Ia menekankan pentingnya inklusivitas, agar pencari kerja dari kalangan disabilitas juga mendapat perhatian dan prioritas sesuai dengan amanat undang-undang.
Menutup keterangannya, Haryanto menegaskan pentingnya transparansi dari pihak Disnaker terhadap hasil rekrutmen.
“Kita akan minta kepada Disnaker agar terbuka hasil mengenai siapa saja masyarakat yang diterima kerja melalui agenda job fair ini, agar rencana menekan angka pengangguran bisa dilihat hasilnya,” tutupnya.
Job fair ini menjadi cermin bahwa di balik angka-angka statistik, ada ribuan wajah penuh harapan yang menunggu kesempatan. Evaluasi yang tepat, distribusi kegiatan yang merata, serta pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan akan menjadi kunci agar “Bekasi Pasti Kerja” tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga solusi. (*)
