RakyatJabarNews.com, Jakarta – Pemberlakuan pembayaran non tunai di beberapa tempat membuat pemerintah atau badan usaha swasta lebih efisien dalam membuat pelayanan publik dengan lebih akurat dan cepat. Selain itu, juga membuat pelayanan publik menjadi bebas pungli karena semua data terekam. Namun, ternyata masih banyak wilayah yang belum mampu menerapkan sistem pembayaran non tunai.
Pemberlakuan sistem pembayaran non tunai ini berdasarkan beberapa kebijkan seperti UU no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik, PBI no. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayatan, POJK no. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dan lain-lain.
Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi, Keuangan Inklusif, dan Perizinan Pungky P. Wibowo mengatakan, bahwa permasalahan ini tentunya akan diperbaiki secara bertahap. Karena, wilayah Indonesia yang luas, dan pembangunan infrastruktur sedang berjalan, maka pembayaran non tunai masih menjadi kendala di beberapa tempat.
“Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka program Gerakan Nasional Non Tunai ini akan bisa merata ke seluruh negeri,” ucapnya dalam Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Tanah Abang, Jakarta Pusat hari Senin (20/11).
Dalam pelatihan tersebut, hadir sekitar 580 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan dari salah satu wartawan, ada yang menyinggung soal infrastruktur yang belum memadai di sebuah daerah, dan hal tersebut harus dipenuhi sebelum berlakunya pembayaran non tunai.
Wibowo menanggapi, bahwa memang infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan program Gerakan Nasional Non Tunai ini. Karena itu, dia menjelaskan bahwa akan melakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Itu masukan yang bagus. Saya memang berharap ada masukan-masukan seperti ini yang bisa membantu kelancaran program ini,” tuturnya.
Wibowo melanjutkan, untuk mencapai sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen, terdapat lima macam peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu regulator, pengawasan, perizinan, operator, dan fasilitator.
Dari kelima peran tersebut, tentunya Bank Indonesia juga ikut berperan penting dalam pembangunan infrastruktur daerah demi terciptanya program non tunai. “Intinya, kami akan memperbaiki semua itu secara bertahap,” pungkasnya.(Juf/RJN)
