RakyatJabarNews.com, Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi mengancam akan menahan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD setempat jika tak mengembalikan kendaraan dinas.
“Tunjangan transportasi Rp 15 juta setiap anggota DPRD, ada 46 orang yang berhak atas tunjangan tersebut,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Kota Bekasi, Supandi Budiman, Senin (20/11/2017) kepada RakyatJabarNews.com.
Dia menjelaskan, Pemkot Bekasi telah mengalokasikan anggaran tunjangan transportasi untuk Oktober-Desember 2017 pada APBD perubahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dana itu belum bisa dicairkan karena masih dikoreksi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan.
“Bulan ini sudah selesai, sehingga bisa segera dicairkan,” jelasnya.
Supandi mengungkapkan, penarikan kendaraan dinas ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dan anggota DPRD. Tapi, khusus pimpinan masih diberikan kendaraan dinas.
“Pengembalian mobil dinas ini tidak termasuk untuk para pimpinan DPRD. Hanya, bagi para anggota saja. Soalnya, pemerintah ingin menukar mobil dinas dengan tunjangan,” tandasnya. (Ziz/RJN)
