RakyatJabarNews.com, Cikarang – Pemerintah Kabupaten Bekasi membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk menanggulangi persoalan kemacetan yang terjadi di jalan negara dan Kalimalang. Pemerintah Pusat diharapkan bisa membantu proses pembuatan akses jalan penghubung yang anggarannya bersumber dari APBN.
Kabid Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Bekasi, E.Y Taufik mengatakan, persoalan kemacetan menjadi persoalan yang sulit diatasi. “Kemacetan saat ini sudah mencapai titik jenuh dimana akses jalan sudah sangat padat karena padatnya kendaraan,” kata dia.
Di jalan negara, kata Taufik, banyak pasar tumpah dari perbatasan Kota Bekasi hingga Kabupaten Karawang menjadi kendala, sementara di jalan Kalimalang, banyak terdapat persimpangan sehingga perlu dibuat jalan penghubung untuk memperlancar arus lalu lintas. Pihaknya pun sudah sudah mengajukan rencana tersebut diantaranya dengan membangun fly over Tegal Gede dan fly over Lemahabang. “Kami berharap prosesnya segera selesai agar dapat menanggulangi kemacetan,” katanya.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi mengatakan pihaknya terkendalan dengan jumlah personil yang dimiliki untuk mengurai kemacetan di Kabupaten Bekasi.
“Persoalan kemacetan kami sudah berupaya untuk menempatkan personil guna membantu kepolisian mengurai kemacetan, termasuk melakukan rekayasa jalur. Tapi, kami kekurangan personil,” kata Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, Suhup.
Kendati demikian, Suhup menyampaikan, akan memasang rambu lalu lintas di jalan yang dikategorikan rawan kemacetan dan sering terjadi kecelakaan. “Intinya soal kemacetan kami akan mencari titik jalan alternatif agar dapat mengurangi kemacetan,” kata dia. (Ziz/RJN)
