RJN, Bandung – Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar mengajukan pembahasan tiga rancangan Raperda guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil.
Adapun tiga Raperda tersebut meliputi Raperda mengenai Keagamaan, Raperda Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019-2039 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengatakan, ini semua dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 1 UUD 1945.
“Masalah pendidikan agama dan keagamaan sudah menjadi kenyataan sosial yang komplit apalagi Jawa Barat sendiri terkenal sebagai Religius. Maka itu pendidikan agama sangat penting. Terkhusus masalah pemgetahuan, sikap kepribadian dan keterampilan,” ujarnya saat memberikan kata sambutan.
Di samping itu, masalah Raperda Pelayanan Kesehatan Emil menjeskan tertuang dalam UUD 1945 yang dimana berisi setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
“Poin kedua ini universal. Semua warga negara termasuk warga Jabar harus mendapatkan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Sementara mengenai Raperda RP3KP tahun 2019-2039 diajukan karena Pemdaprov Jabar dan Kota/Kabupaten se-Jawa Barat memiliki tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan.
Menurutnya RP3KP bersifat saling melengkalj dan menyususn RP3KP di wilayah masing-masing.
(caa/rjn)
