Paripurna Dewan, Dani Ramdan Berikan Nota Penjelasan Tiga Raperda

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 9 November 2022 - 12:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto : Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan penjelasan pada Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat pada Senin, (08/11).

i

Keterangan Foto : Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan penjelasan pada Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat pada Senin, (08/11).

Bekasi – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan penjelasan pada Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab, Cikarang Pusat pada Senin, (08/11). Rapat Paripurna itu dalam rangka menerangkan Nota Penjelasan Bupati Bekasi terhadap tiga Raperda di antaranya Raperda APBD Tahun 2023, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Penataan Pasar.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan pembahasan Raperda mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat Undang-Undang karena mengalami perubahan. Undang-Undang terbaru ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan turunan ditetapkannya Permendagri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Nomor 77 tahun 2020).

Baca Juga :  Bus Damri Terbakar di Rest Area Tol Cipali

“Sementara Perda kita yang tahun 2015 itu masih mengacu pada Undang-Undang dan PP yang lama, oleh karena itu tahun 2020 kemarin terbit Permendagrinya, yang mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku paling lambatnya tahun 2022,” jelasnya usai rapat Paripurna.

ADVERTISEMENT

ads"/ https://rakyatjabarnews.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240720-WA0020.jpg

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena itu, menurutnya, Perda pengelolaan keuangan daerah ini adalah penyesuaian dari aturan baru yang berlaku tersebut. “Oleh karena itu, tahun 2022 ini kita tetapkan Perda baru pengganti Perda sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

Baca Juga :  World Cleanup Day Kota Bekasi di Gelar Besok Minggu

Mengenai Raperda Penataan Pasar, Pj Bupati Bekasi menjelaskan jika DPRD Kabupaten Bekasi yang menginisiasi adanya Perda ini dengan tujuan mampu melindungi pasar-pasar tradisional, atau pasar rakyat dari menjamurnya pasar-pasar modern. Dengan begitu, pasar tradisional ini bisa diatur agar pasar rakyat bisa tetap mampu bertahan.

“Mudah-mudahan nanti bisa kita atur agar pasar tradisional dan toko-toko rakyat ini bisa tetap hidup,” harapnya. (*)

Berita Terkait

BPN Kabupaten Bekasi Launching Layanan Sertifikat Elektronik, Permudah Pengecekan Pertanahan
Anggota DPRD, Solihin Desak Pj Wali Kota Segera Isi Kekosongan Kepala OPD
Wakil Ketua DPRD, Anim : Tidak Ada Aksi WO dalam Rapat Bamus
DPRD Kota Bekasi, Nicodemus : Pj Walikota Bekasi Bikin Gaduh
Pj Gubernur Jawa Barat Keluarkan Surat Edaran Perketat Izin Study Tour
Komisi III Soroti Kinerja Pj Walikota Bekasi Agar Tak Acuh Terhadap PSU
DPRD Kota Bekasi Ingin Pengawasan Intens Soal Depot Air Minum Isi Ulang
Merek Baru Siap Tampil di GIIAS 2024, Ini Jadwalnya
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 3 Juni 2024 - 14:07 WIB

BPN Kabupaten Bekasi Launching Layanan Sertifikat Elektronik, Permudah Pengecekan Pertanahan

Kamis, 23 Mei 2024 - 07:33 WIB

Anggota DPRD, Solihin Desak Pj Wali Kota Segera Isi Kekosongan Kepala OPD

Sabtu, 18 Mei 2024 - 21:00 WIB

Wakil Ketua DPRD, Anim : Tidak Ada Aksi WO dalam Rapat Bamus

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:43 WIB

DPRD Kota Bekasi, Nicodemus : Pj Walikota Bekasi Bikin Gaduh

Senin, 13 Mei 2024 - 12:59 WIB

Pj Gubernur Jawa Barat Keluarkan Surat Edaran Perketat Izin Study Tour

Berita Terbaru

Polres Metro Bekasi menyita barang bukti.

Bekasi

Pria Asal Setu Dibunuh, Gara-gara Pinjol !

Selasa, 23 Jul 2024 - 12:20 WIB