RakyatJabarNews.com, Jakarta – Kota Cirebon mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Istana Negara, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/5). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Wali Kota Cirebon, Dr. H Dedi Taufik, M.Si.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama dan gotong royong semua pihak. Saya berharap kesehatan warga Kota Cirebon semakin membaik. Sehingga ke depannya, rumah sakit bisa kosong, yang berarti semua warga Kota Cirebon dalam kondisi sehat,” terangnya.
Penghargaan Universial Health Coverage (UHC) JKN KIS didapatkan dikarenakan Kota Cirebon telah mengcover masyarakatnya hingga mencapai 100 persen menggunakan JKN-KIS. Untuk wilayah Jawa Barat, yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bandung. Penghargaan ini pertama kalinya diraih Kota Cirebon selama pelaksanaan program pemerintah pusat dalam menyelenggarakan JKN-KIS dalam mengcover kesehatan masyarakatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ada pun total penduduk Kota Cirebon yang sudah memiliki JKN sebanyak 322.349 jiwa. Terdiri dari berbagai segmen, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau yang dibayarkan pemerintah, Pekerja Penerima Upah (PPU) di mana di dalamnya terdapat, PNS, TNI, Polri, pegawai swasta dan lainnya. Serta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yaitu peserta mandiri yang daftar dan membayar sendiri iuran setiap bulannya.
Sementara itu menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabar, Mohammad Edison, bersyukur jika Kota Cirebon menjadi kota yang pertama UHC. “Kota Cirebon menjadi point penting untuk menyebarkan UHC di Jawa Barat. Kemudian disusul Kota Bandung, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cirebon,” jelasnya.
Selanjutnya selama sisa waktu 7 bulan ini, lanjutnya, akan semakin banyak daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang mendekati angka 99 persen kepesertaan JKN-KIS. “Terima kasih kepada Pak Wali dan jajaran Dinas kesehatan yang dengan bergotong royong memungkinkan coverage kepesertaan JKN-KIS menjadi luas,” ungkap Edison.
Dengan cakupan yang sudah mencapai 99 persen, ini berarti pemerintah daerah telah mengoptimalkan semua segmen kepesertaan dalam program JKN. Deklarasi di Kota Cirebon sebagai daerah yang telah UHC sebenarnya telah dilakukan sejak November tahun lalu, namun penghargaan dari Presiden baru diberikan hari ini.
Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. H. Edy Sugiarto, M.Kes, menjelaskan bahwa sejak adanya BPJS, fasilitas layanan kesehatan memang berlebihan. “Di luar kapasitas,” ungkapnya.
Di tingkat puskesmas saja yang biasanya antriannya 200 bisa mencapai 680. Apalagi di rumah sakit. Karena itu, lanjut Edy, pihaknya akan melakukan terobosan diantaranya menggunakan layanan reminder atau pengingat. Nantinya semua pasien yang biasa menjalani pengobatan akan diingatkan akan antrian dan hari kapan mereka berobat di rumah sakit. Melalui layanan ini, diharapkan tidak ada lagi antrian yang panjang di rumah sakit.
“Kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik,” pungkasnya.
