Bekasi – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mencatat pada 2025 ada penurunan dalam kasus bullying atau perundungan terhadap anak. Hal tersebut tentunya diapresiasi oleh Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Rabu (9/4/2025).
Meski begitu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap kasus itu. Terlebih politisi asal Partai Golkar itu khawatir tidak ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut.
“Memang yang saya khawatirkan bukan turun, tapi tidak ada yang mau laporan. Cuma harus ditelisik lagi, apakah benar-benar turun atau ada ketakutan dari korban bullying untuk laporan,” ujarnya kepada media.
Apakah itu benar-benar turun atau memang tidak ada fasilitas dari sekolah atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah bullying. Dan sekolah itu cenderung menutupi kalau ada kasus bullying itu,” sambungnya.
Meski sudah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) anti bullying, Adelia menjelaskan belum ada proses pengalokasian dana kepada satgas. Hal itu membuat pihaknya kesulitan mengidentifikasi kasus perundungan yang ada di Kota Bekasi.
“Satgasnya itu ada, tapi permasalahannya itu memang tidak ada dananya, belum ada alokasi dana kesana. Jadi saya sih harapannya, kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan bersama Komisi IV DPRD Kota Bekasi juga kalau perlu. Kita turun ke lapangan serta kita sosialisasikan,” ungkapnya.
Terlebih, dirinya berharap ada keseriusan dari Pemerintah Kota Bekasi untuk mencegah dan menindaktegas para pelaku bulliying kepada anak.
“Penyuluhan dan utama ya juga harus ada sanksi kepada pelaku, karana ada kemungkinan pelaku ini kan suatu saat nanti akan menjadi korban. Jadi Meraka harus dikasih tahu, kita butuh penyuluhan itu bukan hanya ke anaknya saja, tapi juga ke orangtuanya juga,” tutupnya. (*)
