RakyatJabarNews.com, Bandung – Terbukti melakukan tindakan korupsi pengadaan buku cetak sejarah pubakala di Kaba Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan DS, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai tersangka.
Kasipenkum Kejati Jabar, Raymond Ali mengatakan korupsi dilakukan saat pengadaan buku cetak bidang sejarah purbakala tahun anggaran 2015. Dari kasus tersebut kejaksaan berhasil mengamankan kerugian negara hingga Rp 1. 35 miliar.
DS dikatakan Raymond diduga telah melakukan penggelembungan atau mark up dana dalam pengadaan buku sejarah purbakala. DS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print-60/O.2.1/Fd.1/01/2018 tanggal 31 Januari 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam pengadaan buku tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp 978.850.000 namun selaku Kabid Sejarah dan Purbakala, DS mengajukan perubahan anggaran dengan realisasi sebesar Rp 10,34 miliar yang akan dialokasikan untuk 9 kegiatan bidang sejarah dan kepurbakalaan,” katanya, kemarin.
Raymond melanjutkan, dari total anggaran Rp 10,34 miliar tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,56 miliar untuk belanja cetak dan pengadaan buku sebanyak 61.716 buku dengan 18 judul buku.
Dalam pelaksanaannya, katanya, belanja cetak dan pengadaan buku sebanyak 61.716 buku tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan pada proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga terjadi kemahalan harga. “Atas hal tersebut berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, jumlah kerugian negara yakni sebesar Rp 2,95 miliar,” ucapnya.
Dijelaskan Raymond, selama proses penyidikan kasus tersebut, Kejati Jawa Barat telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar lebih kurang 1,35 miliar yang telah disita dari beberapa pihak yang terkait dalam kasus tersebut.
Di antaranya dari Sdrs Mzm disita uang sebesar Rp 70 juta Sdr. IS sebesar Rp 120 juta, dari S sebesar Rp 6.960.000, ES sebesar Rp 7 juta dan HW selaku Penasehat Hukum DS disita uang sebesar Rp 1 miliar.
“Untuk tersangka belum dilakukan penahanan karena kooperatif dan ada itikad baik mau mengembalikan kerugian negara,” terangnya. (RJN)
