RJN, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI , Hj Intan Fauzi, SH, LL.M membangun 1500 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Pelaksanaan renovasi yang merupakan bagian dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemetrian PUPR) dilaksanakan pada April 2019 ini.
“Dan alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2019 ini, pemerintah Cq Kementerian PUPR menyetujui usulan program hasil aspirasi rakyat sebesar 1500 Unit Rumah,” ujar Intan saat serah terima secara simbolis bantuan BSPS kepada masyarakat Depok di Hall Pesona Kahyangan, Jalan Raya Margonda Kota Depok Sabtu (13/4).
Wakil Rakyat Dapil Jabar VI ini menjelaskan, dari jumlah 1500 Unit Rumah ini, akan didistribusikan secara merata ke Kota Depok dan Kota Bekasi yani 750 unit rumah untuk Kota Depok dan 750 Unit Rumah Untuk Kota Bekasi.
Berdasarkan hasil verifikasi Tenaga Fasilissator Lapangan (TFL), baru 481 unit data rumah di Kota Depok yang berhasil diverifikasi pada termin pertama ini. Sementara sisanya, akan diverifikasi pada termin kedua.
“Dan di Kota Depok ini, bantuan rumah ini menyebar 8 Kecamatan dan 16 Kelurahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kota Bekasi mendapatkan bantuan 420 Unit rumah yang berhasil diverifikasi pada termin pertama ini. Sementara sisanya, akan diverifikasi pada termin kedua.
“Adapun bantuan rumah ini tersebar di 6 Kecamatan dan 15 Kelurahan di Kota Bekasi,” jelasnya.
Caleg PAN ini menegaskan, calon penerima manfaat dari program Rutilahu ini melewati proses verifikasi terlebih dahulu.
Karena itu, Intan memastikan, tidak ada praktek KKN dalam penentuan penerima manfaat ini.
“Semua proses dilakukan secara transparan. TFL melakukan survey berdasarkan criteria yang ditetapkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Intan juga menjelaskan ekspose BSPS Tahun Anggaran 2019 ini tidak bermuatan politis. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan wakil rakyat dalam memperjuangkan semua aspirasi yang masuk.
“Meski program ini direalisasikan ditahun politik, tetapi percayalah nawaitu saya adalah demi kemaslahatan umat dan masyarakat. Pemihakan terhadap rakyat itu sudah menjadi komitmen sumpah jabatan saya sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum menuturkan, ada sekitar kurang lebih 1048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi.
“Besaran nilai bantuan untuk satu rumah warga yaitu Rp17,5 Juta penghitungannya Rp 15 Juta untuk Material, sisanya tukang bangunan. Apabila, bantuan tersebut kurang diharapkan ada swadaya dari masyarakat atau pemilik rumah sendiri,” ucap Sarju.
Sarju mengatakan, bantuan dana swadaya tersebut telah dibagikan dan pencairannya direncanakan pada Bulan April 2019.
Menurutnya, jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain.
“Pendaftar disini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1048. Ini juga tergantung dari kemampuan anggaran, kita berharap akhir Bulan Juni seluruh rumah ini beres dikerjakan. Jadi untuk tipe, terserah mereka yang pasti besaran bantuan telah ditentukan kita juga siapkan Tim untuk menghitung nilai pembangunan juga. Tapi yang sudah-sudah rumahnnya gede – gede,” ucapnya.(ziz/rjn)
