RJN, Bekasi – Inspektorat Kota Bekasi mengadakan acara dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terselenggara di Hotel Santika Mega Bekasi yang dihadiri oleh peserta dari Kepala Perangkat Daerah dan Camat se Kota Bekasi.
Pembicara mengenai penguatan SPIP ini adalah Dadang kurnia, selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Mulyana, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi membuka acara tersebut dengan menceritakan pada masa lampaunya untuk mempelajari pengendalian mekanisme keuangan di Pemerintah Kota Bekasi, pada saat menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi sudah mempelajari dan kebetulan telah menjadi Ketua Komisi bagian keuangan, maka dari itu dipelajari betul mengenai anggaran masuk dan keluar untuk menjalani proses Pemerintahan yang baik dan benar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pelekatan dari Kepala Perangkat Daerah harus benar benar menguasai di luar kepala karena langsung terjun sebagai pengguna anggaran, karena melalui beberapa proses sehingga keluarnya anggaran tersebut dan memiliki penggunaan anggaran di bidangnya masing masing.
Dalam SPIP ini, dikenali sebuah proses tata kelola keuangan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan, ada sanksi jika terjadi kesalahan bukan hanya sistem saja pasti ada sebuah persoalan sanksi pidananya jika terjadi kesalahan, maka dari itu, untuk dipelajari betul mengenai perputaran anggaran yang berada di tiap dinas masing masing.
“Semua berharap tidak adanya temuan yang berlandasan sebuah kesalahan pengguna anggaran, disini ada Inspektorat dan bagian keuangan yang selalu meneliti setiap pemakaian, sehingga kesalahan jangan sampai ada, jika tidak adanya temuan itu adalah sebuah keberhasilan dari dinas yang semakin baik dalam bekerja.” Ujar Rahmat Effendi.
Selanjutnya, Wali Kota jelaskan mengenai sistem SPIP dan APIP yang pasti muaranya pada LAKIP DAN SAKIP, sehingga jika Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPKP tidak adanya masalah, bukan juga hanya sekedar penghargaan WTP nya, tapi WTP yang bermartabat.
“WTP yang berintergritas, yang dibangun dari tata cara yang baik sehingga dikelola pemimpin yang berkualitas, saya yakin, proses kegiatan ini dikendalikan langsung melalui Dalev dan Monev dan pastinya di minimaze tidak adanya kesalahan yang berakibat fatal.” Tegas Wali Kota.
Wali Kota juga memberikan penegasan kepada seluruh pejabat yang menjadi pengguna anggaran untuk tidak hanya teks book, harus punya inovasi dalam bekerja, pejabat sudah menandatangani pakta intregritas yang secara baik dan benar dalam bekerja ataupun melalukan pengelolaan keuangannya.
Usai Wali Kota Bekasi membuka acara, selanjutnya pemaparan dilakukan oleh Dadang Kurnia, selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
(ziz/rjn)
