RakyatJabarNews.com, Cirebon – Terkait permasalahan demo supir angkot kemarin yang memprotes soal adanya angkutan online, Bamunas Setiawan Boediman ikut berkomentar. Dia menilai jika tiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda-beda.
“Buat saya sih simpel aja, kenapa itu diizinkan karena sudah ada studinya, dampaknya seperti apa. Sebenarnya sebelum kita mengeluarkan izin itu mesti ita pelajari dulu. kalau dikeluarkan, angkutan online ini dampaknya seperti apa. kalau kita ikut-ikut daerah lain, kan tiap daerah punya karakter yang berbeda. Saya juga awalnya tidak menyangka kalau angkot itu sainganya taksi online, karena di Jakarta tidak ada hubungan.
Tapi setelah saya pelajari di sini, ada hubungannya,” jelasnya saat ditemui awak media usai upacara HUT RI ke-72 yang berlangsung di lapangan parkir Grage Mall, Jl. Tentara Pelajar No.1, Kejaksan, Kota Cirebon hari Kamis, 17 Agustus 2017.
Oki, sapaan akrab Bamunas mencontohkan, anak sekolah naik angkot Rp 4000, tapi kalau dia naik taksi online, Rp 9000 bisa berempat, jadi dibagi 2000-an sampai depan rumah. “Kalau melihatnya gitu, saya bisa melihat angkot itu saingan online. Tapi kalau saya lihat di Jakarta, angkot itu bukan saingannya taksi online. Karena kalau di daerah, anak-anak Kota Cirebon itu lebih kreatif, karena mereka berempat, dengan nyaman, dengan AC bisa sampai depan rumah.”
“Untuk saat ini dibikinlah jamnya, di atas jam 9, taksi online belum main, saya belum ngerti tuh tapi bisa aja solusinya. Bisa saja hari ini yang demo angkutan kota, besoknya lagi sama angkutan online, ini tidak akan selesai. karena permasalahannya izinnya sudah keluar, kita tidak bisa tiba-tiba menghentikan izin itu. Karena izin dibuat studinya dulu seperti apa, dampaknya. Itulah kepentingan otonomi daerah,” tutur Direktur Grage Group tersebut.
Saat ditanya soal Kartu Miskin, dirinya mengaku mesti tahu penyebab kemiskinan itu apa. “Contoh nih, masyarakat Kota Cirebon pada awalnya tidak bisa menikmati pendidikan kota. Berapa persen orang Cirebon yang masuk di sekolah kota? Itu yang mesti diperbaiki dulu kalau fasilitas di Kota Cirebon bisa dinikmati oleh orang Kota Cirebon. Kalau orang Kota Cirebonnya sudah, baru diberikan fasilitas orang Kabupaten. Jadi kalau secanggih apapun, kalau peraturannya sudah komit, tidak akan kejaidan lagi,” jelasnya.
“Kalau saya melihat PPDB Online kemarin, saya boleh kasih masukan ke pemerintah daerah, kenapa tidak disosiasisasi jauh-jauh hari. Misalnya begini, dipanggillah orang tua, dijelaskanlah apa PPDB Online, dijelasi permaslahannya apa, zonasisiasi itu apa, NEM-nya seperti apa, seperti itu. Ini tiba-tiba ada peraturan baru, orang pada kaget. Itulah saya lihat kelemahannya sosialisasi kepada masyarakat seperti itu,” tutupnya. (Juf/RJN)
