JAKARTA – Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun, mendukung rencana pemerintah membangun kapal nelayan pada 2027. Ia mendorong agar program tersebut dibarengi skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pendampingan usaha bagi nelayan.
Ali menilai program pembangunan kapal nelayan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sektor kelautan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
“Saya saksi sejarah, sudah keliling ke seluruh Indonesia. Di Pelabuhan Bengkulu, saya melihat langsung nelayan hanya jadi obyek, digantung kehidupannya oleh pemilik modal. Hidupnya tidak sejahtera,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ali, rencana pembangunan 1.582 kapal nelayan pada 2027 merupakan program yang telah lama dinantikan. Ia berharap bantuan kapal tidak berhenti pada penyediaan sarana, tetapi diikuti regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif hingga akses pemasaran.
“Syukur-syukur kapal itu bantuan Presiden RI. Tapi lebih penting, negara harus memberi kail berupa regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, serta promosi dan pemasaran,” ujarnya.
Ali mengatakan nelayan perlu ditempatkan sebagai subjek ekonomi yang mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Karena itu, pendampingan dinilai penting untuk memastikan program berjalan dari sisi hulu hingga hilir.
“Pendampingan nelayan adalah key success dalam memperbaiki kultur dan perilaku, serta mendongkrak spirit mereka untuk maju,” katanya.
Dorong Alokasi KUR Rp50 Triliun
APKLI Merah Putih juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan sebagian pagu KUR 2027 khusus untuk sektor perikanan tangkap.
Ali berharap Presiden Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan yang memungkinkan alokasi Rp50 triliun dari pagu KUR 2027 untuk mendukung pengadaan kapal nelayan modern.
Dalam skema yang diusulkan, dana tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan 1.000 kapal berkapasitas 30 GT dengan estimasi harga Rp7 miliar per kapal atau sekitar Rp7 triliun.
Kemudian 400 kapal berkapasitas 100 GT dengan harga sekitar Rp25 miliar per kapal atau Rp10 triliun, 400 kapal 150 GT dengan estimasi Rp39 miliar per kapal atau Rp15,6 triliun, serta 200 kapal 200 GT dengan estimasi Rp45 miliar per kapal atau Rp9 triliun.
Sisa anggaran yang diusulkan, kata Ali, dapat diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan ekosistem ekonomi nelayan, mulai dari produksi hingga pemasaran.
Ali menilai keberpihakan terhadap nelayan perlu diwujudkan melalui program yang tidak hanya menyediakan aset, tetapi juga memastikan masyarakat pesisir mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan agar program tersebut dikawal secara transparan dan tidak disalahgunakan.
“Program ini harus sukses, tidak boleh gagal akibat korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. APKLI Merah Putih tegak lurus, dukung dan kawal program pro rakyat kecil Presiden Prabowo,” pungkasnya.
(*)
