RJN, Kuningan – Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis) kembali turun mencari kebenaran informasi terkait rehabilitasi bangunan eks Rumah Sakit (RS) Citra Ibu senilai Rp2,25 miliar.
Pasalnya isu yang beredar banyak angka tersebut cukup fantastis untuk melakukan perbaikan.
Langkah yang dilakukan para pewarta itu dikarenakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan, Hj. Susi Lusiyanti pernah melontarkan jika anggaran renovasi rumah sakit darurat khusus penanganan pasien yang terpapar virus Corona sebesar Rp 2.250.000.000 diserahkan dana sekaligus pekerjaannya ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika melakukan audensi, Ibu Kadinkes di hadapan puluhan wartawan menerangkan kalau dana renovasi rumah sakit darurat penanganan pasien virus Corona yang sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, telah diserahkan dananya ke Dinas PUTR,” ujar Koordinator Anarkis, Iyan Irwandi.
Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, dana pembelian rumah sakit khusus penanganan pasien terpapar virus Corona yang dulu eks Rumah Sakti Bersalin Citra Ibu di jalan Ciharendong, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan sangatlah besar yakni Rp 7,5 miliar dan biaya renovasinya pun tidak kalah fantastis karena mencapai Rp 2.250.000.000.
ementara itu, pemanfaatan dari rumah sakit darurat itu sendiri, dianggap kurang optimal karena penanganan warga yang ditanganinya hanya sedikit tetapi ruangan yang tersedianya banyak. Ditambah lagi, rumah sakit-rumah sakit lainnya pun menangani hal serupa.
Untuk itu, pada kesempatan audensi dengan Dinas PUTR, para pemburu berita membahas sekaligus mempertanyakan berbagai hal yang dinilai cukup penting.
Seperti, kenapa terjadinya saling lempar tanggung jawab padahal objeknya sama. Titik-titik mana saja yang direnovasi sehingga biayanya membengkak, sejauhmana peranan Dinas PUTR, alokasi rincian anggaran renovasi dan hal-hal lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, H.M. Ridwan Setiawan didampingi Sekretaris Yudi Nugraha menjelaskan, pengerjaan yang dilakukan adalah pengaspalan, perbaikan pagar, perbaikan lift, perbaikan IPAL, pembuatan ventilator, penyekatan, sarana air bersih, dan penataan mess tenaga medis, termasuk menambah ornamen lainnya.
“Dan tidak ada satu pekerjaan pun yang dikerjakan di sana (eks RS Citra Ibu) itu yang fiktif,” kata Ridwan.
Kaitan anggaran renovasi yang dilontarkan oleh Kadinkes Kuningan diserahkan ke DPUTR, dibantah oleh Sekretaris Dinas PUTR Yudi Nugraha, yang ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Awalnya ada surat dari Dinkes, meminta PPK untuk kegiatan di RSCI, kemudian meminta tim invetaris kebutuhan, dua surat itu di jawab, surat permintaan PKK di jawab oleh Pak Kadis, yaitu dua nama yaitu saya dan Pak Teddy, dan dua kegiatan itu PPK nya benar saya,” kata Yudi
Setelah terjawab itu, keluar SK dan penugasan PPK dari Dinas Kesehatan, lanjut Yudi, dan dia mengaku menangis di depan Kadis mengingat PPK berat tugasnya pertama tidak mendapat honor setelah berlaku TPP, dan yang paling penting berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Sebelum memutuskan menjadi PPK, Yudi sempat berkonsultasi dengan Pelatih Pengadaan Barjas dari LKPP, kaitan pihaknya sebagai sekretaris di DPUTR menjadi PPK di Dinas Kesehatan. dan ternyata jawabannya diperbolehkan, karena tidak ada aturan yang mengikat.
Berjalan waktu, pihaknya hanya menyusun kebutuhan (inventarisir) kebutuhan, diberikan ke rekanan, untuk mengisi memberikan harga. Dan semua pekerjaan di kerjakan oleh pihak ketiga.
“Pengerjaan di mulai sejak 26 Maret hingga 9 April, kita hanya melakukan pengawasan,” kata Yudi.
Saat ditanya pengerjaan sudah dimulai sebelum tanggal ditetapkan, Diakui Ridwan bukan sedang melakukan perbaikan, namun baru peninjauan dan pembersihan lahan parkir yang dipenuhi ilalang yang sudah tumbuh selama 8 tahun.
“Waktu itu kita turunkan alat berat, supaya cepat. Karena waktu itu dari Dinas LH hanya menggunakan alat seadanya, kita inisiatif biar cepat,” kata Ridwan.
Ridwan juga menambahkan, ketika situasi kedaruratan, saat perbaikan yang terkesan dipercepat itu karena adanya diskresi dari pimpinan (Bupati), sehingga pelaksanaannya maksimal, dan benar bisa untuk dimanfaatkan bangunan tersebut untuk menampung pasien Corona.
“Kondisinya kan memang sedang darurat, kalau ada kebijakan demi kebaikan, kenapa tidak, semua kan demi antisipasi hal terpait semasa pandemi Covid-19,” tambah Ridwan.
(red/rjn)
