SERANG – Penguatan pengawasan anggaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya mencegah korupsi. Hal itu disampaikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja usai mengikuti rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (29/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Asep hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron.
Asep menilai, upaya mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya melalui pengawasan di akhir pelaksanaan program. Langkah pencegahan perlu dibangun sejak awal, mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan anggaran, hingga realisasi kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, setiap program pemerintah daerah harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perhitungan anggaran yang tepat, serta mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, melalui rapat koordinasi ini kami mendapatkan masukan yang lebih mendalam mengenai penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi, terutama dalam perencanaan kegiatan, belanja barang dan jasa, serta penganggaran,” ujar Asep.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemkab Bekasi, lanjut Asep, akan terus mendorong pembinaan dan penguatan pengawasan internal agar seluruh perangkat daerah semakin cermat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Kita harus lebih cermat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan kegiatan sampai pelaksanaannya. Apa yang sudah kita dapatkan dari rapat koordinasi ini menjadi masukan bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Bekasi,” katanya.
Menurut Asep, tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan perencanaan yang terukur dan penggunaan anggaran yang tepat, program pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wakil Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten dan Jawa Barat, serta jajaran instansi pemerintah terkait.
(*)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.