ASN yang Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Barang, Akan Terkena TGR

oleh -
banner 120x600

RakyatJabarNews.com, Cirebon – Aparatur Sipil Negara atau ASN sudah pastinya akan selalu melekat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara, dan harus dipertanggungjawabkan. Sehingga, jika masa berlaku barangnya itu habis, bisa dipelihara sehingga bisa memperpanjang usia barang itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satpol PP Kota Cirebon Andi Armawan saat usai menjalani apel pengecekan dan inventaris di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertempat di halaman apel Satpol PP Kota Cirebon, Jl. Pangeran Drajat no. 49 Kota Cirebon hari Selasa (3/10).

Menurutnya, apel ini adalah apel ke sekian kali yang rutin dilakukan dalam rangka pemeriksaan kendaraan dinas dan inventaris.

“Harapannya adalah supaya kita membiasakan kepada teman-teman agar memiliki rasa tanggung jawab kepada fasilitas-fasilitas yang melekat,” ungkapnya di depan awak media.

Satpol PP mendapatkan tambahan barang seperti mobil dan motor. Jadi, yang sudah usang akan dikembalikan kepada pemerintah kota bagian bidang aset.

“Kita lihat yang kita kembalikan ini bukan yang rusak, tapi kami sadar, kalau kita mempertahankannya akan berat, seperti pemeliharaan dan bensinnya,” jelasnya.

Total kendaraan satpol PP Kota Cirebon mencapai 41 kendaraan yang mencakup R4 dan R2-nya, yakni ada kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Dengan jumlah tersebut dan SDM-nya, Andi mengakui cukup untuk menjalani tugas Satpol PP. Seperti saat angkot mogok kemarin, di mana semua personil diterjunkan.

Andi melanjutkan, jika terjadi sesuatu pada barang yang menjadi tanggung jawab ASN, maka akan terkena Tuntutan Ganti Rugi atau TGR.

“Rencana penambahan personil ada, hanya terbentur dari peraturan UU no. 23 2014 tentang Pemda, di mana satpol PP diangkat dari PNS. Kita berkirim surat pada kementrian untuk mendapatkan kuota khusus untuk satpol PP,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa masyarakat jangan mudah terpercaya isu-isu kalau satpol PP membuka lapangan kerja atau tenaga kontrak. Itu sebenarnya tidak ada.

“Yang adanya adalah satpol PP merekrut dari PNS,” pungkasnya.(Juf/RJN)

Comment