KABUPATEN BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkap sejumlah perubahan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Bekasi 2026. Nilai APBD yang sebelumnya sekitar Rp7,7 triliun meningkat menjadi sekitar Rp7,8 triliun.
Asep mengatakan, tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pengadaan lahan, hingga pertanian.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengalokasikan tambahan anggaran untuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar Rp24 miliar. Selain itu, terdapat tambahan anggaran untuk pembayaran kewajiban layanan kesehatan, obat-obatan dan alat medis RSUD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penambahan untuk kesehatan, BPJS PBI sekitar Rp24 miliar. Kemudian untuk kewajiban layanan kesehatan sekitar Rp15 miliar lebih, serta obat-obatan dan alat medis RSUD sekitar Rp16 miliar lebih,” kata Asep, Selasa (29/9/2026).
Selain kesehatan, Pemkab Bekasi juga mengalokasikan sekitar Rp6 miliar untuk pengadaan lahan yang berkaitan dengan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sementara di sektor pendidikan dan kesehatan, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp21 miliar. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk perbaikan dan renovasi fasilitas sekolah serta puskesmas.
“Yang tidak terserap akhirnya kita arahkan untuk sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan. Seperti puskesmas dan sekolah kita perbaiki, kita renovasi,” ujarnya.
Pemkab Bekasi juga menyiapkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk sektor pertanian.
Kejar Status UHC Prioritas
Asep juga menjelaskan langkah pemerintah daerah untuk mengurangi beban kewajiban pembayaran layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Menurutnya, kewajiban Jamkesda yang harus ditangani pemerintah daerah masih cukup besar. Karena itu, Pemkab Bekasi menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan BPJS hingga mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Asep menyebut pemerintah daerah telah melakukan pembayaran kewajiban dan menambah alokasi sekitar Rp24 miliar untuk mengejar penyelesaian kewajiban tersebut.
“Makanya kita mengejar untuk menjadi UHC Prioritas. Kalau sudah UHC Prioritas, ke depannya Jamkesda kita stop dan kita bayar BPJS saja,” katanya.
Asep mengatakan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini telah mencapai sekitar 99,6 persen.
Namun, pemerintah daerah masih akan melakukan penataan data penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan kepesertaan diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria.
Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbarui data penerima manfaat, termasuk berdasarkan kelompok desil prioritas.
“Jangan sampai sudah meninggal masih tetap dibayarkan. Itu PR kita. Makanya sekarang kita rapikan,” ujarnya.
Puskesmas Diminta Perkuat Layanan
Untuk menekan beban pembiayaan kesehatan, Asep juga mendorong puskesmas meningkatkan pelayanan, termasuk layanan 24 jam dan rawat inap.
Menurutnya, penyakit ringan seperti demam dan diare tidak selalu harus ditangani di rumah sakit. Dengan penguatan layanan puskesmas, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan lebih dekat sekaligus mengurangi beban pembiayaan di rumah sakit.
“Kalau penyakit-penyakit ringan seperti diare, demam, tidak perlu ke rumah sakit, harusnya puskesmas. Nanti di puskesmas dilayani,” katanya.
Pembangunan Dikebut Tiga Bulan
Di sisi lain, Asep memastikan sejumlah program pembangunan yang masih berproses akan dikebut dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran 2026.
Menurutnya, terdapat sejumlah kegiatan yang sudah berjalan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses.
“Insyaallah sedang proses. Dalam waktu tiga bulan ini dikebut, insyaallah selesai,” ujarnya.
Asep menjelaskan, keterlambatan sejumlah pekerjaan tidak semata-mata disebabkan persoalan kemampuan pelaksana. Beberapa kegiatan mengalami pergeseran sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah melakukan penyesuaian terhadap penggunaan sistem atau versi aplikasi penganggaran terbaru.
“Karena ada pergeseran, kan butuh waktu lagi. Jadi agak mundur. Sama lagi ada versi 6,” katanya.
Asep memastikan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
“Pokoknya kita sudah terkoordinasi. Insyaallah,” ucapnya.
(*)
