Bekasi – Lintas Fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi mendesak dilakukannya audit komprehensif terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Hal ini menyusul evaluasi bahwa kinerja BUMD dinilai belum optimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan ini semakin mengemuka seiring proses seleksi dua Direktur Utama BUMD yang dianggap memiliki performa di atas ekspektasi. Misbahudin, anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, meminta Wali Kota Bekasi untuk memastikan proses rekrutmen Direktur Utama PT. Mitra Patriot dan PT. Sinergi Patriot berjalan profesional.
“Saya mengapresiasi langkah Wali Kota yang mengedepankan audit sebelum merekrut Dirut. Ini penting untuk menjamin transparansi dan profesionalitas,” ujar Misbahudin, pada Senin (28/4/2025) di Gedung DPRD Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal inipun di utarakan senada Sarwin Edi Saputra dari Fraksi Golkar Solidaritas, iSarwin Edi Saputra yang juga Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi berencana akan menyuarakan audit secara menyeluruh BUMD di Kota Bekasi.
“Kami mendukung rencana audit PT Mitra Patriot dan PT Sinergi Patriot. Namun ini harus menjadi momentum untuk memeriksa semua BUMD, termasuk PD Migas dan BPRS,” tegas Sarwin yang juga Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi.
Hal serupa juga diutarakan Anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB, Ahmadi. Dirinya menyoroti kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih minim untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.
“Setiap satu sen penyertaan modal harus dipertanggung jawabkan karena ini uang rakyat. Yang saya dengar selama ini BUMD sudah ga sehat tapi terus disuntik anggaran, jangan-jangan jadi ajang bancakan buat elit selama ini,” ucap Bang Madong sapaan akrabnya.
Sementara itu, Nawal Husni dari PPP menambahkan, Inspektorat harus bersikap independen dalam melakukan evaluasi. “Auditor harus kompeten dan data harus valid. Jika ada indikasi manipulasi, harus ada sanksi tegas,” tegas Nawal.
Para anggota Banggar sepakat bahwa audit harus segera dilaksanakan sebelum penyusunan APBD berikutnya. Mereka juga mendesak Pemkot Bekasi agar lebih terbuka dalam mengumumkan hasil audit kepada publik. (*)
