RakyatJabarNews.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinovasi mengintegrasikan Kartu Identitas Pegawai, Kartu Pintar NPWP dan ATM bjb dalam satu kartu yang dinamai Kartu Masagi dengan platform KARTIN1 (kartin-one). Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi ini hasil kolaborasi Pemprov Jabar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan Bank bjb.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) dalam acara peluncuran Kartu Masagi di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (18/10/2017) mengatakan, Kartu Masagi merupakan kegiatan non-APBD, dan Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem integrasi kartu identitas pegawai ini.
Kartu Masagi telah terintegrasi beragam fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas Pegawai, Kartu Pintar NPWP dan ATM bjb. Kedepan akan lebih banyak lagi layanan yang diintegrasikan seperti layanan kependudukan, BPJS, serta layanan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aher mengungkapkan, sebagai langkah awal Kartu Masagi akan dicetak untuk 42 ribu karyawan di lingkungan Pemprop Jabar. Jika dinilai sukses, pihaknya akan menghimbau pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menerapkannya.
Sistem KARTIN1 juga terbuka lebar bagi masyarakat umum, namun tidak menghilangkan fungsi kartu-kartu lain yang digunakan sebelumnya.
“Untuk sementara ASN lingkungan Pemprov Jabar dulu, nanti masyarakat juga iya, karena masyarakat juga nyaman dengan ini, termasuk nanti identitas masyarakat jadi terpusat. Kartu-kartu asalnya dipelihara terus, tidak berarti KTP jadi dihilangkan gara-gara masuk ke KARTIN1, tidak. KTP tetap KTP,” tegasnya.
Sementara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Ken Dwijugiasteadi menekankan, kerahasiaan dan keamanan data pemilik kartu terjaga dengan sistem sidik jari, sehingga kartu tidak dapat disalahgunakan pihak lain jika kartu hilang. Dan masyarakat sangat diperbolehkan mengajukan KARTIN1 dengan mendaftar ke kantor pajak setempat.
“Jika kartu hilang, tidak bisa disalahgunakan. Meski tahu password-nya tapi tidak dengan jempol untuk sidik jarinya,” kata Ken.
Menurut Ken, penandatanganan kerjasama dan peluncuran Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi ini menjadi yang pertama di dunia.
Dirjen Pajak memilih Jabar karena dinilai paling siap dibanding daerah lain dalam penerapan teknologi ini.
“Saya sudah tanda tangan mengenai kartu identitas tunggal ini. Perjanjian ini jadi yang pertama di dunia,” ujar Ken.
Diakuinya, kartu ini merupakan platform yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Mulai dari transaksi perbankan, NPWP dan laporan Surat Pajak Tahunan (SPT).
“Bahkan kalau kita mau nanti sampai ke e-tol,” kata Ken.(red/RJN)
