KABUPATEN BEKASI – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menyoroti belum tuntasnya penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang perumahan kepada pemerintah desa.
Ketua BPD Sukadami Akbar Jaeni mengatakan, dari total 16 perumahan yang berada di wilayah Desa Sukadami, baru dua perumahan yang menyelesaikan proses serah terima fasos-fasum.
Menurut Akbar, persoalan tersebut menjadi salah satu kendala dalam pemerataan pembangunan di wilayahnya. Sebab, pemerintah desa memiliki keterbatasan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan ke kawasan perumahan yang aset fasos-fasumnya belum diserahkan kepada pemerintah desa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Permasalahan besar hari ini di Sukadami adalah mendorong agar fasos-fasum perumahan segera diserahterimakan. Dari 16 perumahan, baru dua yang sudah diserahterimakan,” kata Akbar saat ditemui di Desa Sukadami, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, BPD bersama pemerintah desa akan mendorong pengembang perumahan, khususnya yang sudah lama berdiri, agar segera menuntaskan proses penyerahan fasilitas tersebut.
Selain persoalan fasos-fasum, Akbar menyebut sejumlah kebutuhan infrastruktur masih menjadi aspirasi masyarakat. Di antaranya perbaikan jalan, drainase, serta penanganan titik-titik yang berpotensi menimbulkan banjir.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data desil. Akbar mengungkapkan, terdapat warga yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi.
BPD Dorong Pembangunan Fokus pada Satu Titik
Dalam pembahasan rencana pembangunan desa, Akbar mengusulkan agar penggunaan anggaran tidak terlalu tersebar ke banyak titik sekaligus.
Menurut dia, pembangunan yang dilakukan secara bertahap dengan fokus pada satu persoalan utama akan lebih efektif dibandingkan membagi anggaran ke sejumlah lokasi, tetapi hasilnya tidak maksimal.
“Kami memberikan saran agar setiap tahun pembangunan difokuskan pada satu titik permasalahan. Kalau memang persoalannya infrastruktur, selesaikan dulu infrastruktur yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan banjir di wilayah Sukadami yang membutuhkan penanganan serius, termasuk di kawasan Kali Cikadu.
Akbar berharap pemerintah desa dapat mempertimbangkan usulan tersebut dalam penyusunan program pembangunan agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat lebih nyata bagi masyarakat.
Penataan Pedagang di Badan Jalan
BPD Sukadami juga menyoroti keberadaan pedagang yang menggunakan sebagian badan jalan di kawasan perumahan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu akses kendaraan dan aktivitas masyarakat.
Akbar mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring bersama pemerintah desa dan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk memastikan status serta batas kepemilikan lahan.
Dari hasil koordinasi tersebut, pihak pengembang menjelaskan bahwa terdapat area sekitar 10 meter yang diperuntukkan bagi jalan dan fasilitas pendukungnya.
Rinciannya, tujuh meter untuk badan jalan dan masing-masing 1,5 meter di sisi kiri dan kanan untuk drainase.
“Kami sudah mengonfirmasi kepada pihak developer agar tidak salah mengambil langkah. Ternyata area tersebut merupakan bagian dari lahan yang diperuntukkan bagi jalan,” kata Akbar.
Pemerintah desa dan BPD sebelumnya telah memberikan teguran secara lisan kepada para pedagang agar memundurkan bangunan atau lapak yang menggunakan badan jalan.
Namun, pedagang meminta tambahan waktu hingga dua minggu untuk melakukan pemindahan.
Akbar mengatakan, pihaknya akan memantau perkembangan tersebut agar akses jalan dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya.
BPD Sebut Sinergi dengan Pemerintah Desa Berjalan Baik
Di sisi lain, Akbar menilai hubungan kerja antara BPD dan pemerintah Desa Sukadami selama ini berjalan baik. Ia menyebut koordinasi dan komunikasi dengan kepala desa menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan.
Menurut dia, BPD mendukung program pemerintah desa sepanjang pelaksanaannya berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami di BPD mendukung penuh konsep kerja pemerintah desa. Sinergi dan kolaborasi ini penting agar pembangunan di Sukadami bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Akbar berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat, terutama dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur, penyerahan fasos-fasum perumahan, serta berbagai aspirasi warga yang membutuhkan tindak lanjut.
(*)






















