CIREBON – Heru Subagia menyatakan kesiapannya masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan sejumlah figur yang memiliki dukungan partai politik, Heru mengusung jalur sipil independen melalui Gerakan Indonesia Pasti.
Pernyataan tersebut disampaikan Heru pada Senin (16/11/2026). Mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon itu menilai ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik nasional perlu diperluas agar pencalonan kepemimpinan tidak hanya didominasi kalangan elite.
Heru mengaku tidak gentar meski menyadari bahwa kontestasi politik nasional memiliki persaingan dan tantangan tersendiri, terutama terkait dukungan politik dan kekuatan partai.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya tidak gentar. Justru semakin bersemangat ketika melihat adanya monopoli dan kendali yang sangat kuat terhadap pencalonan wakil presiden,” kata Heru.
Langkah Heru untuk mengambil jalur berbeda bukan kali pertama terjadi dalam perjalanan politiknya. Pada Pilpres 2024, ia memilih mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, meskipun berbeda dengan arah politik PAN yang saat itu mengusung Prabowo Subianto. Sikap tersebut berujung pada hilangnya jabatan Heru sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon.
Dari sisi pendidikan, Heru merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebelum aktif dalam dunia politik, ia juga pernah berkarier di PT Astra International Tbk sebagai staf Sales Marketing Operation.
Pengalaman profesional tersebut kemudian menjadi salah satu bekal Heru dalam membangun usaha mandiri. Ia selanjutnya mendirikan CV Auto Raya Cirebon yang bergerak di sektor otomotif.
Kini, melalui Gerakan Indonesia Pasti, Heru berupaya membawa gagasan mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses politik nasional. Ia menilai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan negara semestinya terbuka bagi warga negara, tidak terbatas pada figur yang memiliki akses terhadap kekuatan politik.
Pernyataan kesiapan Heru tersebut menjadi bagian dari dinamika wacana politik nasional. Namun, deklarasi pribadi itu belum dengan sendirinya menjadi pencalonan resmi dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
(*)
Penulis : Yon Maryono





















