Parlemen Bayangan Soroti Lemahnya Pengawasan MBG Usai 400 Siswa Diduga Keracunan di Cirebon

CIREBON – Parlemen Bayangan Indonesia Pasti menyoroti lemahnya pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa lebih dari 400 siswa di Kota Cirebon.

Juru Bicara Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, pengolahan, hingga distribusi makanan dalam program MBG.

Heru menyayangkan belum terlihatnya respons tegas pemerintah pusat terhadap peristiwa tersebut. Menurut dia, besarnya jumlah korban semestinya diikuti langkah cepat berupa evaluasi, penyampaian pernyataan resmi, serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

Baca Juga :  Pengendalian Inflasi, TPID se-Jawa Barat Selenggarakan Capacity Building

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mempertanyakan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, Heru menyoroti belum adanya pernyataan terbuka dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait insiden yang menimpa ratusan pelajar itu.

“Kami berharap ada kejelasan sikap, evaluasi dan tanggung jawab moral dari para pejabat yang membidangi program ini. Jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan menghadapi persoalan sendiri,” kata Heru, Jumat (23/10/2026).

Menurut Heru, penanganan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan perawatan medis kepada para korban. Pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh terhadap rantai pelaksanaan MBG, terutama operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas pengolahan dan distribusi makanan.

Ia menegaskan, proses hukum harus dilakukan apabila hasil investigasi menemukan adanya unsur kelalaian yang menyebabkan para siswa mengalami keracunan.

“Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Jika ada pihak yang lalai hingga menyebabkan ratusan siswa menjadi korban, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan,” ujarnya.

Parlemen Bayangan Indonesia Pasti mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang dan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam penyelenggaraan program tersebut.

(*)